PELAIHARI, banuapost.co.id– Penguatan Kemitraan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Tanah Laut 2022, digelar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) setempat, Rabu(15/6).
Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan konvergensi lintas sektor guna membangun kualitas kampung yang berkualitas serta percepatan penurunan stunting.
Narasumber pada kegiatan ini, Bupati Tala H Sukamta menyampaikan kampung KB sangat diperlukan dalam upaya menangani isu nasional, yakni penurunan stunting,
Menurut bupati, angka stunting di Tala masih 30 persen. Kondisi ini harus segera diturunkan. Karena itu, tim percepatan pemberantasan stunting yang telah terbentuk, diharapkan dapat bekerja secara maksimal. Sehingga dapat menurunkan angka stunting minimal lebih rendah dari 18 persen.
“Persoalan stunting harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Saya harap di 2023 angka stunting di Tala sudah menurun ke angka yang paling rendah,” tegas Sukamta.
Karena begitu sangat pentingnya, lanjut bupati, para bayi yang lahir sekarang atau pada 2023 yang akan datang, merekalah yang nantinya akan menjadi pilar pembangunan Tala di 2045.
Begitupun dengan penguatan kemitraan di Kampung KB, menurut Sukamta, tidak bisa hanya dilakukan DP2KBP3A. Karena ada banyak program yang dapat dilakukan SKPD lain.
Demikian juga para kader dari KB, kita harap ada sebuah pemetaan desa mana saja yang berpotensi terjadi stunting dan kampung KB mana yang dapat diintervensi instansi lain. Sehinga seluruh persoalan dalam upaya membangun sumber daya manusia yang bekualitas, bisa diselesaikan.
Sementara, Kepala DP2KBP3A Tala, Nor Hidayat, berharap dengan adanya kegiatan ini, konvergensi semakin solid. Sehingga penanganan Kampung KB dapat lebih maksimal.
“Sudah ada beberapa kecamatan yang telah melaksanakan, salah satunya Kecamatan Bajuin yang tinggal menunggu waktu untuk menjadikan kecamatan berkualitas KB,” kata Nor Hidayat.
Kegitan dihadiri 20 peserta dari beberapa dinas di Tala. Di antaranya, Bappeda, Dinkes, Disnakerind, Dinsos, Disdik, Diskopdag, DKPP, DPRKPLH, Distanhorbun, Kemenag, Dispora, Disdukcapil, DPMD, Camat Pelaihari, sektor terkait dan mitra kerja lainnya. (ril/foto: diskominfo)
