BANJARMASIN, banuapost.co.id–
Stunting (pendek) masih menjadi permasalahan
di Kalsel. Terbukti angka kasusnya, masih tinggi, yakni 33,2 persen.
“Berdasarkan hasil riset kesehatan, 2018, angka ini berada
di atas nasional, 30,8 persen,” jelas gubernur dalam sambutan dibacakan Sekdaprov,
H Abdul haris, pada Rakerda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK), Kamis (28/3).
Mengasatasi hal ini, gubernur berharap BKKBN selaku
instansi yang memiliki program bina keluarga balita, dapat lebih giat lagi
dalam upaya memberikan pemahaman.
Khususnya pengetahuan terhadap seorang ibu untuk
pemenuhan gizi selama kehamilan, dan setelah melahirkan atau yang lebih dikenal
dengan 1.000 hari pertama kehidupan.
Menurut gubernur, program KKBPK sangat erat kaitannya
dengan upaya mewujudkan keluarga berkualitas di indonesia.
Salah satu fokus programnya, berusaha mengatasi
permasalahan gizi ganda, yaitu kekurangan gizi seperti wasting (kurus) dan
stunting (pendek) pada balita.
Kemudian anemia pada remaja dan ibu hamil serta kelebihan
gizi, termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa.
Meski demikian, gubernur mengaku bangga atas hasil
kinerja BKKBN. Karena secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik.
Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Utama BKKBN, H
Nofrijal, Wakil Dekan II FISIP ULM, Drs Apriansyah, yang juga melakukan
penandatanganan MoU dengan Kepala BKKBN Kalsel, Dra Ina Agustina,. (rny/foto: hum)
