BANJARMASIN, banuapost.co.id–
Badan Pertahanan Nasional (BPN) menggelar rapat Koordinasi bersama Tim
Penyerahan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kalsel, Rabu (24/4).
Rakor merupakan bentuk kerjasama Dinas Pertanian, BPS, PUPR dan Dinas Ketahanan
Pangan.
Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Faturahman,
mewakili gubernur mengatakan, data lahan yang ada saat ini memiliki banyak
versi, seperti dari BPS, BPN, Pusat dan daerah yang memiliki perbedaan dan
selisih.
Dengan adanya tim LP2B, diharapkan dapat mencari data
secara bersama-sama. Sehingga menghasilkan data yang valid, karena pada
pencarian data tim LP2B menggunakan dua metode, yakni metode data spasial dan
tekstual.
“Selama ini kan hanya menggunakan data tekstual yang
kurang valid, sehingga ada perbedaan. Untuk PL2B ini juga menggunakan data
spasial yang kepastiannya dapat diukur,” ujarnya ketika ditemui usai
acara.
Menurut Fatur, untuk Kalsel sendiri lahan berkelanjutan
sebelum adanya penyatuan sebesar 353 hektare dari 430 hektare yang ada.
Sementara Direktur Penatagunaan Tanah Dirjen Penataan
Agraria, Sri Mujitino menuturkan, rakor dilakukan
dalam rangka menghitung produksi beras agar mendapatkan angka yang pasti. Karena
itu ke depan dengan adanya Perda LP2B ini, alih fungsi lahan di Indonesia dapat
dikendalikan.
Hal ini mengingat terdapat penurunan drastis dalam kurun
waktu enam tahun terakhir. Terhitung data terakhir pada 2013, dari 7,7 menurun
menjadi 7,1. Ini artinya hampir 560 hektare lahan berkurang atau beralih fungsi
di Indonesia. (bdm/foto: hum)
