JAKARTA, banuapost.co.id–
Presiden Joko Widodo bahas rencana pemindahan ibu kota. Pembahasan digelar
dalam rapat terbatas bersama jajaran terkait di Kantor Presiden, Kompleks
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).
Wacana itu sebelumnya telah lama muncul, bahkan sejak era
Presiden Soekarno. Namun hingga kini, belum juga terlaksana.
“Di setiap era presiden, pasti muncul gagasan itu. Tapi
wacana ini timbul-tenggelam, karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan
secara terencana dan matang,” ujar presiden memulai arahannya.
Pembahasan soal pemindahan ibu kota, sambung Kepala
Negara, hendaknya tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata.
Namun kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanannya menuju negara maju
di masa mendatang, harus menjadi pertimbangan utama.
“Ketika kita sepakat akan menuju negara maju,
pertanyaan pertama yang harus dijawab, apakah di masa yang akan datang DKI
Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu
sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis,” katanya.
Menurut Kepala Negara, banyak negara-negara yang telah
memikirkan, sekaligus mengantisipasi mengenai bagaimana negara mereka
berkembang di masa mendatang.
Di masa kompetisi global ini, Indonesia perlu berpikir
visioner dan melakukan pemikiran yang sama dengan negara-negara lainnya itu.
“Saya kira contohnya banyak sekali, baik Malaysia,
Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain. Sekali lagi, kita ingin
berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” tandasnya.
Presiden mengaku memahami, pemindahan ibu kota merupakan
proses yang tidak singkat dan membutuhkan biaya besar. Di antaranya mengenai
pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta
kesiapan infrastruktur pendukung.
“Tapi saya meyakini, Insya Allah kalau dari awal
kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita
wujudkan,” imbuhnya.
Rapat terbatas tersebut kemudian dilanjutkan dengan
pemaparan hasil kajian rencana pemindahan ibu kota oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang
Brodjonegoro. (yb/din/foto: rusman)
