JAKARTA, banuapost.co.id– Pemerintah memiliki tekad dan keseriusan untuk mewujudkan wacana pemindahan pusat pemerintahan negara, sebagaimana telah dicetuskan sejak era presiden pertama, Ir Soekarno.
“Kita serius dalam hal ini, karena sejak 3 tahun lalu
sebetulnya telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu, kami minta
Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail, baik dari sisi
ekonomi, sosial-politik, dan dari sisi lingkungan,” kata presiden saat
buka puasa dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Senin (6/5).
Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua
MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang,
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY),
Jaja Ahmad Jayus. Juga hadir antara lain, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang
Yudisial, M Syarifuddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua BPK
Bahrullah Akbar.
Presiden juga menjelaskan ke para pimpinan lembaga tinggi
negara apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan wacana tersebut.
Menurut presiden ada tiga daerah yang sudah menyiapkan
lahannya. Ada yang 80.000 hektare, ada yang sudah menyiapkan 120.000 hektare,
ada juga yang 300.000 hektare.
“Namun kita belum putuskan yang mana yang ingin kita
pakai,” ucapnya.
DKI Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara Indonesia
memiliki wilayah seluas kurang lebih 66.000 hektare. Sehingga lahan yang kini
sudah disiapkan di tiga alternatif daerah tersebut dirasa sudah lebih dari
cukup untuk membangun sebuah kota yang dikhususkan bagi urusan pemerintahan.
“Apa yang sudah tersedia ini lebih dari cukup kalau
hanya dipakai sebagai ibu kota pemerintahan. Artinya ini tinggal memutuskan,”
imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan sebaran
penduduk di Indonesia saat ini terpusat hanya di Pulau Jawa. Tercatat sekira 57
persen jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, berada di Pulau Jawa. Pulau
Sumatera didiami oleh kurang lebih 21 persen total penduduk. Sementara sisanya
tersebar di pulau-pulau lainnya.
Persoalan tersebut tentu harus mulai dipikirkan secara
bersama-sama seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait. Karena itu,
pemerintah akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara
yang berkaitan.
“Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan. Tetapi
sekali lagi, kami akan konsultasikan tahapan-tahapan besar dengan Bapak dan Ibu
sekalian, utamanya kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan ini,” tandas
presiden.
Terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun
ibu kota baru, menurut presiden, pemerintah memiliki kesanggupan untuk
menyediakan anggaran yang dibutuhkan.
“Kemarin Menteri Keuangan sudah menyampaikan, kalau
angkanya seperti itu tidak ada masalah, Pak. Asal tidak dikerjakan satu tahun.
Artinya anggaran kita juga siap untuk menjalankan keputusan ini,”
tuturnya.
Meski demikian, Kepala Negara memberikan penekanan kepada
jajarannya agar rencana pemindahan ibu kota ini sebisa mungkin dilakukan dengan
tidak membebani APBN.
“Akan kita cari sebuah skema khusus, sehingga nantinya
ibu kotanya jadi, tetapi APBN tidak terbebani,” tegasnya. (yb/din/foto: kris)
