JAKARTA, banuapost.co.id–
Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019 –
2023, juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan
Narkotika Nasional (BNN). Keterlibatan dua badan tersebut melengkapi badan dan
lembaga lainnya.
“Kali ini kami menambahkan tracking, yang standar
adalah (dari) polisi, jaksa, KPK, BIN, dan PPATK, sekarang BNPT dan BNN,”
ungkap Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih, kepada awak media setelah pertemuan
dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (17/6).
Penambahan pihak-pihak yang akan turut melacak rekam
jejak calon pimpinan KPK tersebut, sambung Yenti, merupakan upaya dari pansel
untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, sekaligus
menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini.
Menurut Yenti, keterlibatan BNPT dimaksudkan untuk
memeriksa rekam jejak para calon pimpinan KPK, apakah yang bersangkutan
memiliki keterlibatan dengan radikalisme maupun lainnya.
“Kita lihat keadaan Indonesia, berbagai hal dinamika
yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme. Sehingga pansel tidak mau
kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana,” ujarnya.
“Tapi tentu saja penilaiannya nanti menggunakan
penilaian-penilaian yang bisa dilakukan secara psikologis, klinis, dan
data-data dari BNPT itu sendiri,” lanjutnya.
Sementara keterlibatan BNN, menurut Yenti, dibutuhkan
untuk melacak rekam jejak dan adanya kemungkinan seorang calon merupakan
pengguna narkoba atau bahkan memiliki keterlibatan dengan sindikat-sindikat
narkoba.
“Ini juga penting. Karena di beberapa Negara, itu
hal yang sangat mungkin dalam pemilihan apapun orang yang terpilih itu ternyata
yang membackingnya adalah kartel-kartel narkoba,” ungkap Yenti.
Adapun pansel calon pimpinan KPK 2019-2023 yang hadir
dalam pertemuan dengan presiden, Ketua Pansel Yenti Ganarsih, wakil ketua
pansel Indriyanto Senoadji, dan para anggotanya, Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi
Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, Al Araf, Diani Sadia, dan Mualimin Abdi. (yb/din/foto: kris)
