BANJARBARU, banuapost.co.id–
Pemprov Kalsel menyikapi penyataan
Mendagri Tjahjo Kumolo, Kalsel masuk dalam.zona merah rawan korupsi, terutama
dalam pengelolaan aset.
“Ya, bisa jadi di daerah. Karena penyataan mendagri
bersifat umum. Namun demikian, kita tetap koordinasi dengan Koordiator
Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah Kalimantan. Kita juga belum tahu
manajemen aset mana yang dimaksudkan,” ujar Kepala Inspektorat Kalsel, Hj
Awi Sundari , saat diminta tanggapannya,
Rabu (19/6).
Menurut Hj Awi, perlu sikap arif dalam menyikapi pernyataan
mendagri tersebut. Pertama yang perlu diluruskan, mendagri tidak menyebut
Pemprov Kalsel. Tetapi menyebut nama Kalsel secara umum.
Selain itu, kata Hj Awi, pengelolaan aset di Pemprov
Kalsel diproses dengan baik sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) RI,
termasuk dari Korsupgah.
“Perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Pemprov
Kalsel adalah bukti pengelolaan keuangan dan aset sudah baik. Memang ada
catatan, tapi bisa diperbaiki,” tegasnya.
Bahan berdasarkan data terakhir Korsupgah, sambung Hj
Awi, instansi Pemprov Kalsel dalam
manajemen aset daerah, meraih predikat warnanya hijau. Ini dibuktikan dengan
data KPK dengan pencapaian 71 persen.
Ditegaskan Hj Awi, pengelolan aset pemprov sesuai dengan
ketentuan yang berkalu. Bahkan tidak ada aset yang dijadikan aset milik
pribadi.
“Catatan untuk aset, misal rumah dinas yang belum
diupdate data, karena ada beberapa penghuni yang berganti. Termasuk aset kompleks
perkantoran Pemprov Kalsel tidak ada catatan,” ujarnya.
Sementara Karo Humas Pemprov Kalsel, Kurnadiansyah,
menambahkan, data dari Korsupgah KPK progres Rencana Aksi Korsupgah 2018,
instansi Pemprov Kalsel capaiannya diangka 85 persen.
“Artinya masih baik. Kalau rata-rata se Kalsel
sebesar 62 persen. Data itu dilansir Korsupgah KPK sendiri ketika rakor di Kalsel,
April 2018,” jelas Kurnadiansyah.
Adapun progres capaian Monitoring Centre for Prevention
(MCP) dalam hal pengadaan barang dan jasa, inatansi Pemprov Kalsel juga
termasuk baik, yakni di angka 85 persen.
“Dari data itu, intansi Pemprov Kalsel menujukkan
progres yang cukup signifikan dan masih dalam kategori baik,” tandas Kurnadiansyah.
(bdm/foto: ist)
