PURWOREJO, banuapost.co.id–
Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.800 sertifikat hak atas tanah kepada
masyarakat di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan sertifikat dilakukan
di GOR WR. Supratman, Kamis (29/8).
Menurut Kepala Negara, pemerintah berupaya keras agar
seluruh rakyat Indonesia memiliki sertifikat sebagai tanda bukti atas
kepemilikan tanah atau lahan yang mereka miliki.
Hal itu salah satunya diwujudkan melalui program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tengah dijalankan pemerintah.
“Dulu (dalam) satu tahun itu, produksi sertifikat di
seluruh Indonesia 500-600 ribu per tahun. Tahun ini, 9 juta. Coba sudah berapa
kali? Hampir 14 kali lipat dari sebelumnya. Supaya masyarakat segera pegang
sertifikat,” jelasnya.
Presiden memiliki target dan optimistis, di tahun 2025
mendatang, seluruh bidang tanah di Indonesia telah bersertifikat.
Untuk itu, presiden mendorong Badan Pertanahan Nasional
(BPN) untuk dapat bekerja melayani rakyat dengan lebih baik dan cepat.
“Jadi target kita di 2025 nanti, sertifikat seluruh
Indonesia harus selesai,” tuturnya.
Pada 2015, lanjut presiden, seharusnya sertifikat yang
dipegang masyarakat mencapai 126 juta, sesuai dengan jumlah bidang tanah yang
ada. Namun kenyataannya, saat itu baru tercatat sebanyak 46 juta bidang tanah
yang sudah bersertifikat.
Sisanya sebanyak 80 juta bidang tanah, belum
bersertifikat. Hal itulah yang memicu banyaknya sengketa lahan yang terjadi di
tengah masyarakat.
“Setiap saya ke kampung, ke desa, atau ke daerah,
yang namanya sengketa tanah itu di mana-mana. Sengketa lahan, konflik tanah, di
mana-mana. Enggak di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, di
NTB, NTT, di Bali, semuanya. Karena apa? Masih 80 juta yang belum
selesai,” tandasnya.
Karena itu, ditegaskan presiden, kepemilikan sertifikat atas lahan atau tanah, akan memberikan
kepastian hukum bagi pemiliknya.
Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri, diperkirakan terdapat
21.782.201 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, telah diterbitkan sertifikat
sebanyak 12.587.745, yang artinya masih terdapat 9.194.456 (42,21%) bidang
tanah lainnya yang masih belum bersertifikat.
Mendampingi presiden dalam acara penyerahan sertifikat, Ibu
Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata
Arief Yahya, Seskab Pramono Anung, dan
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (yb/din/foto:
muchlis jr)
