MUARA TEWEH, banuapost.co.id–
Upaya penanggulangan karhutla, tidak
hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Tapi tanggungjawab semua elemen
masyarakat untuk melakukan pencegahannya.
Menurut Kepala Dinas LH Barito Utara, Ir Suriawan
Prihandi, kegiatan penanggulangan harus dilakukan secara sinergitas semua pihak.
Baik pemerintah, swasta dan masyarakat, sebagaimana
instruksi Presiden RI No: 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan.
Dalam intruksi, kata Suriawan, presiden menginstruksikan
kepada bupati/walikota agar melakukan tugas pengendalian kebakaran hutan dan
lahan di wilayah masing-masing dengan dibantu TNI dan Polri .
“Berdasarkan prediksi BMKG, puncak kemarau akan terjadi hingga
September dengan kondisi lebih kering dari 2018. Oleh karena itu diperlukan
kewaspadaan lebih tinggi dari semua pihak,” ujarnya, di Muara Teweh, kemarin.
Sebelumnya Bupati Barut, H Nadalsyah, mengajak seluruh
jajaran Pemkab Barut, TNI dan Polri serta para pengusaha di bidang perkebunan,
pertambangan dan HPH, ikut berperan aktif melakukan pencegahan dan
penanggulangan karhutla.
Ditgaskan bupati, dalam pencegahan karhutla masyarakat
dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.
“Kejadian kebakaran hutan dan lahan juga menjadi isu nasional,” pungkasnya. (arh/foto:dok)
