BOGOR, banuapost.co.id–
Penciptaan lapangan kerja, merupakan salah satu agenda besar pemerintah dalam
beberapa waktu mendatang. Ini mengingat masih tujuh juta rakyat Indonesia yang belum
memiliki pekerjaan.
Sejalan dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan investasi yang
nantinya akan turut membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi sumber daya
manusia tersebut.
Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo saat memberikan
sambutan dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi
Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center
(SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Karena itu, presiden meminta seluruh pihak baik di
tingkat pusat maupun daerah mendukung agenda besar tersebut. “Semua
sekarang ini harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau yang
berhubungan dengan ini, saya minta semuanya mendukung,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut presiden, iklim investasi harus
diperbaiki. Apabila terdapat investasi yang hendak masuk ke suatu daerah, maka
seluruh pihak harus memberikan dukungan dan pelayanan bagi investor agar
investasi segera terealisasi.
“Investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, sudah
ada minat. Tapi tidak terealisasi gara-gara mereka tidak dilayani dengan baik.
Harusnya kita melayani apa yang kurang, sehingga bisa terealisasi dan
memunculkan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Digambarkan presiden, setelah ramai perang dagang antara
Tiongkok dan Amerika Serikat, sebanyak 33 perusahaan global yang sebelumnya
beroperasi di Tiongkok memutuskan keluar negara itu. Namun dari 33 perusahaan
tersebut, tak ada satupun yang memutuskan untuk memindahkan operasinya ke
Indonesia.
“Dari 33 perusahaan, 23 pindahnya ke Vietnam dan 10
lainnya memilih Kamboja, Malaysia, India, dan Thailand. Kok tidak ke kita? Ini
ada apa? Ini harus jadi tanda tanya dong. Kita harus introspeksi ini ada
apa,” imbuhnya.
Menurutnya, satu hal yang menjadi permasalahan besar dan
memengaruhi iklim investasi di negara ini, ruwetnya perizinan bagi investasi.
Maka itu tak ada cara lain bagi Indonesia selain membenahi urusan perizinan
ini.
Padahal di saat yang sama, pemerintah juga tengah
berjuang mengatasi defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan
yang telah berlangsung puluhan tahun. Upaya mengurangi defisit tersebut, dapat
dicapai dengan selain meningkatkan investasi, juga meningkatkan ekspor
sekaligus mengurangi impor yang dilakukan.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara meminta agar
prioritas pelayanan perizinan diberikan bagi industri-industri yang
berorientasi ekspor dan yang bergerak memproduksi komoditas yang dapat digunakan
sebagai substitusi impor.
“Kepastian hukum dijaga. Tidak ada pungli, tidak ada
korupsi di situ dalam perizinan-perizinan. Rasa aman harus dijamin TNI-Polri.
Ini penting sekali. Jangan sampai kita dilihat dari luar itu negara kita tidak
aman,” imbuh presiden.
Selain itu yang tak kalah penting, Presiden Joko Widodo
juga mengingatkan agar hendaknya dalam setiap investasi yang masuk, pemerintah
setempat turut mengikutsertakan pengusaha-pengusaha lokal dan UMKM yang ada.
“Tolong diingatkan. Kalau ada yang tidak diikutkan,
saya diingatkan agar saya tegur langsung,” tandasnya. (yb/din/foto: setneg)
