Presiden Minta Menkes Benahi Manajemen BPJS

JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan membenahi manajemen dan tata kelola di BPJS untuk mengatasi persoalan defisit yang saat ini terjadi.

Ini mengingat hingga 2018, pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp 115 triliun. Belum lagi iuran yang disubsidi pemerintah daerah untuk 37 juta (jiwa) dan TNI-Polri 17 juta.

“Artinya yang sudah disubsidi pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa,” kata Kepala Negara dalam rapat terbatas yang yang membicarakan soal program kesehatan nasional di Kantor Presiden, Kamis (21/11).

Dengan kata lain, lanjut presiden, lebih dari 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung negara.

“Saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki,” tandasnya.

Untuk diketahui, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran APBN. Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut, terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai  APBN.

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama.

Menurut presiden, prioritas kerja pemerintah di bidang kesehatan, akan diarahkan pada peningkatan upaya promotif dan preventif, di samping peningkatan akses pada pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Karena itu, meminta Menteri Kesehatan melakukan langkah inovatif dalam mengedukasi masyarakat akan gaya hidup sehat.

“Ini harus menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak, baik yang di sekolah maupun masyarakat pada umumnya,” ucapnya.

Beralih pada regulasi, presiden meminta agar regulasi yang berbelit, yang menjadi hambatan bagi pengembangan industri farmasi nasional, segera dipangkas dan disederhanakan. Sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat dapat membeli obat dengan harga yang lebih terjangkau.

“Laporan yang saya terima, 95 persen bahan baku obat masih tergantung pada impor. Ini sudah enggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama,” imbuh presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara juga menginstruksikan peningkatan skema insentif bagi riset-riset yang menghasilkan temuan obat maupun alat kesehatan terbaru dengan harga yang kompetitif dibandingkan produk-produk impor. (yb/din/foto: kris)