JAKARTA, banuapost.co.id– Kopi sebagai salah satu minuman yang diminati masyarakat di seluruh dunia, ternyata tak setenar petaninya. Jika ekpornya begitu mengeliat, nasib petaninya justru masih melarat.
Sebagaimana data International Coffe
Organization (ICO) menunjukkan, konsumsi kopi dunia pada periode 2016/2017
tumbuh 1,9 persen menjadi 157,38 juta karung (per karung berisi 60 kg) dari
periode sebelumnya.
Tumbuhnya konsumsi kopi global, seharusnya memberikan
dampak positif bagi petaninya di Indonesia sebagai negara eksportir terbesar
kedua dunia. Namun kenyataannya!
“Padahal data Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, kopi
Indonesia yang diekspor mencapai 467.790 ton dengan nilai US$ 1,19 miliar atau
setara Rp 16 triliun dengan kurs rupiah Rp 14 ribu per dolar AS,” ungkap Arjuna
Putra Aldino, Ahad (15/12).
Ditegaskan Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia (GMNI) ini, meningkatnya ekspor komoditas Indonesia, seringkali tidak
berbanding lurus dengan kesejahteraan petani produsennya.
“Nasib petani kopi tak seharum wangi kopi. Banyak
petaninya tercatat sebagai penerima bantuan beras rakyat miskin (raskin).
Artinya, mereka tercatat sebagai penduduk miskin yang mengandalkan subsidi
pangan dari pemerintah,” tandas Arjuna.
Begitupun dengan data Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB, sambung Arjuna,
mencatat jumlah warga miskin di Bandung Barat sebesar 11,15 pesrsn atau sekitar
198.644 orang.
Padahal Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu
daerah penghasil kopi arabika jenis premium Java Preanger dengan jumlah
produksi 1.000 ton per tahun.
Kondisi masih miskinnya petani kopi itu, disebabkan
karena selama ini mayoritas petani tak memiliki posisi tawar dalam menentukan
harga jual kopi dengan para tengkulak. Mereka menjadi objek dari transaksi tidak
adil yang diterapkan para oemilik duit.
Seharusnya dalam kondisi demikian, lanjut Arjuna, negara hadir agar tercipta jalur penjualan alternatif
untuk membantu petani mendapat harga jual yang layak. Sehingga kesejahteraan
petani bisa perlahan membaik.
“Negara harus hadir. Tidak cukup hanya dengan
menentukan harga acuan. Tapi menyediakan jalur penjualan alternatif yang
memberi harga layak kepada petani. Bisa dengan bentuk sistem resi gudang atau
koperasi tani,” ucap Arjuna
“Meski petani dilumpuhkan kartel tengkulak,
seharusnya negara tidak boleh kalah dengan kartel. Jalan satu-satunya, petani
ditumbuhkan daya dan kemampuan melalui koperasi,” katanya. (*/yb/foto: ist)
