JAKARTA, banuapost.co.id– Masih tingginya kematian ibu dan anak, ibu dan bayi di Indonesia, menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Karena salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan, pembangunan sumber daya manusia.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,
harus memiliki gagasan besar dan perencanaan yang sama untuk mengatasi
persoalan ini.
“Urusan yang berkaitan dengan kematian ibu dan anak, ibu
dan bayi, tolong menjadi perhatian besar kita. Angka kita masih gede sekali
urusan ini. Angka kematian ibu coba dilihat, masih tinggi sekali, hati-hati.
Ini ada yang perlu kita perbaiki di sini,” ujar presiden.
Kepala Negara mengungkapkan hal itu saat membuka
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin (16/12).
Tak hanya soal kematian ibu dan bayi, masalah stunting
atau kekerdilan, juga menjadi perhatian besar pemerintah. Terkait hal ini,
Kepala Negara ingin agar pemerintah daerah turut serta dalam mengurangi angka
kekerdilan yang masih tinggi.
“Pemerintah daerah harus ikut campur ke sana. Terutama
yang posisi petanya merah. Itu hati-hati, semua daerah. Semua provinsi ada
semuanya,” ucap presiden.
Lima tahun lalu, lanjut presiden, angkanya 37 persen. Sekarang
sudah turun menjadi 28 persen. Tapi itu masih tinggi sekali, karena target dalam
lima tahun ke depan harus mencapai angka 14 persen.
Untuk mencapai target angka tersebut, presiden lantas
membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan. Misalnya dengan pemberian
makanan tambahan di sekolah, seperti kacang hijau, susu, hingga telur.
Perbaikan gizi pada anak-anak, menurut Kepala Negara, dasar
sebelum menginjak pada tahapan pembenahan di bidang pendidikan, yaitu
pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, diharapkan sumber daya
manusia Indonesia ke depannya bisa bebas stunting.
“Hati-hati ini informasi dari Bank Dunia. 54 persen
tenaga kerja kita sekarang, terkena stunting dulunya. Ini kita enggak mau
kejadian seperti itu. Ke depan, SDM-SDM kita harus bebas dari yang namanya
stunting,” imbuhnya.
Di samping soal stunting, presiden juga ingin agar
pemerintah daerah mendukung program kartu prakerja dan mempermudah masuknya
investasi di daerah yang tujuan utamanya penciptaan lapangan pekerjaan.
Demikian juga dengan program pengurangan pajak bagi
perusahaan-perusahaan yang menggelar pelatihan bagi pekerjanya.
“Tolong juga nanti daerah ikut mendorong dan
menginformasikan ini. Yang melakukan training kepada para pekerja, yang
hasilnya kelihatan akan diberikan pengurangan pajak. Ini semua negara
melakukan, kita mulai tahun depan juga melakukan,” tandasnya. (yb/din/foto: setneg)
