TANGERANG, banuapost.co.id– Era persaingan global, di mana negara-negara berkompetisi untuk memperoleh keunggulan, membutuhkan komitmen dan keberanian untuk melakukan riset dan inovasi.
Melalui riset yang berkesinambungan dan melahirkan
inovasi, negara pada akhirnya akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Dukungan
terhadap hal itu harus diberikan dalam porsi yang lebih besar seluruh pihak.
Menurut Presiden Joko Widodo, tugas dan fungsi dukungan sudah
selayaknya turut dibebankan kepada BUMN-BUMN.
Karena di era sekarang ini, gerak BUMN semestinya tak
lagi terbatas hanya pada kegiatan usaha atau produksi barang-barang dan layanan
bernilai ekonomis. Melainkan turut berperan dalam pengembangan riset dan
inovasi yang dilakukan anak-anak bangsa.
BUMN seperti Pertamina, harus lebih berperan besar dalam
mendukung pengembangan industri katalis ini, jangan takut dan malah menghindar.
“Kita ingat, keuntungan Pertamina itu bukan hanya miliar,
bukan hanya Rp1-2 triliun, tapi sudah di atas Rp 20 triliun. Jadi kalau dipakai
untuk riset, saya kira tidak ada ruginya,” ujar presiden selepas berdialog
dengan Prof Dr Ir Subagjo dari ITB dalam acara Pembukaan Rakornas Kemenristek/BRIN
2020 di kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, Kamis (30/1).
Nama Pertamina disebut Subagjo yang bersama timnya di ITB
sedang melakukan riset mengenai teknologi katalis. Melalui riset yang
sebenarnya telah dimulai sejak 1982, Subagjo memiliki harapan besar untuk
mewujudkan kemandirian bangsa terhadap kebutuhan katalis industri yang sebagian
besar masih didapat dari impor.
Mulanya Subagjo menceritakan kepada presiden mengenai
awal mula risetnya yang dilatarbelakangi banyaknya limbah sawit yang terbuang industri.
Padahal apabila diolah sedemikian rupa, limbah sawit dapat dikonversi menjadi
olahan minyak bumi.
Namun untuk melakukan riset di bidang tersebut, ternyata
tidak mudah. Karena membutuhkan dukungan industri dan dana yang besar. Subagjo
dan timnya terpaksa harus menghentikan riset karena kesulitan menemukan mitra
industri.
“Padahal kami punya (resep) katalis yang baik untuk
proses tersebut,” ucapnya.
Baru kemudian sekitar tahun 2000, riset dapat diteruskan
kembali setelah menjalin kerja sama dengan Pertamina untuk mengembangkan
katalis yang digunakan di BUMN tersebut.
“Sebentar, ini urusan dengan Pertamina. Pernah
enggak dibantu dalam rangka katalis tadi dari Pertamina?” tanya presiden
begitu mendengar nama Pertamina disebut.
“Dibantu Pak. Kami sangat terbantu banyak dan ada
alat yang harganya Rp 8 miliar. Itu ada di laboratorium kami atas bantuan
Pertamina,” jawabnya.
Jumlah yang disebutkan tersebut dinilai terlalu kecil
oleh presiden. Apalagi mengingat keuntungan Pertamina yang jauh lebih besar dan
subjek riset yang tergolong sebuah penemuan besar yang dapat memajukan
perekonomian negara.
Subagjo kemudian mengatakan, bantuan terakhir yang
diterima timnya dari Pertamina sebesar Rp 46 miliar. Namun itu pun dinilai presiden
masih belum cukup.
“Rp 46 miliar? Tapi kecil juga, karena dana sawit
kita sekarang mungkin sudah mendekati Rp 30 triliun. Untuk apa ini hanya disimpan
saja? Saya sudah perintahkan ke menteri untuk diperbanyak bantuan ke ITB urusan
katalis ini,” kata presiden.
Subagjo menyatakan, untuk mendukung dan melanjutkan
risetnya, diperlukan pabrik katalis yang dibangun di dalam negeri. Dengan adanya
pabrik, ia bersama timnya akan lebih leluasa mengembangkan riset. Sehingga akan
benar-benar bermanfaat bagi kebutuhan industri dalam negeri.
Presiden kemudian mengungkapkan, Pertamina dalam
beroperasinya membutuhkan kurang lebih 50 katalis yang hanya 3 di antaranya
yang mampu diproduksi sendiri. Berdasar fakta tersebut, riset yang dilakukan
Subagjo dan timnya menjadi sangat relevan dan akan segera ditindaklanjuti melalui
rapat terbatas khusus bersama jajaran terkait.
Kepala Negara berharap agar dengan hasil riset dan
pembangunan industri katalis, di masa mendatang akan diperoleh efisiensi,
utamanya melalui kebijakan B20 dan seterusnya dengan menggunakan bahan dan
proses yang sepenuhnya dilakukan di dalam negeri.
“Upaya-upaya anak bangsa seperti ini harus didukung
penuh, tidak boleh dihambat. BUMN seperti Pertamina harus lebih berperan besar
untuk mendukung pengembangan industri katalis. Badan Pengelola Dana Sawit juga
harus aktif mendukung riset-riset yang sangat berdampak besar seperti
ini,” tandasnya. (yb/din/foto:
setneg)
