JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo ingin agar investasi-investasi yang datang ke Indonesia berbuah realisasi. Karena itu, investornya dilayani dengan baik.
Harapan itu disampaikan Kepala Negara dalam sambutan saat
menghadiri pelantikan BPP HPMI masa bhakti 2019 – 2022 di Raffles Hotel, Rabu (15/1).
“Saya sudah titip, investor layani dengan baik. Tadi
sudah diceritakan, banyak sebetulnya investor sudah masuk ke negara kita. Tapi
kita tidak bisa menyelesaikan, sehingga mereka balik lagi,” kata presiden.
Pelayanan kepada investor, sambung presiden, penting
mengingat besarnya komitmen investasi yang masuk ke Indonesia.
Menurut presiden, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebut ada investasi sebesar Rp 780 triliun yang
telah masuk.
“Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Rp 780
triliun sudah di dalam, menyusul ini kurang lebih 2.200 (triliun rupiah) juga
sudah di dalam. Bagaimana mengeksekusi ini?” imbuhnya.
Menurut presiden, tidak berbuahnya komitmen investasi
biasanya disebabkan oleh hal-hal kecil, seperti urusan pembebasan tanah yang
tak kunjung selesai. Sehingga investor tidak bisa memulai usahanya.
Presiden pun mengapresiasi langkah Kepala BKPM yang
terjun langsung untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan.
“Kemarin diselesaikan. Misalnya di Provinsi Banten,
2 minggu diselesaikan oleh beliau. Karena saya tahu beliau ini orang lapangan,”
ucap presiden.
Meski selesainya kendala, lanjut Kepala Negara, mengancam
pakai bawa nama presiden.
“Ini kalau mengancam gubernur, bupati, walikota, polda,
polres, saya dengar pakai nama saya. Bawa-bawa nama saya, enggak apa-apa tapi
masalahnya selesai. Buat saya enggak ada masalah. Untuk kebaikan enggak ada
masalah. Akhirnya selesai, 2 minggu rampung,” jelasnya.
Selain soal pembebasan lahan, para investor juga kerap
terbentur dengan sulitnya mendapatkan izin. Belum lagi izin tersebut jumlahnya sangat
banyak, mulai dari izin di kabupaten/kota, izin di provinsi, hingga izin di
kementerian.
“Memang persoalan ini menjadi persoalan besar kita.
Regulasi kita ini jumlahnya 42.000 tumpang tindih yang ini akan kita
selesaikan,” imbuhnya.
Untuk menyelesaikan berbelitnya regulasi tersebut, ditegaskan
presiden, minggu ini pemerintah akan mengajukan omnibus law ke DPR. Dalam
omnibus law tersebut, ada 74 undang-undang yang akan dimintakan revisinya
secara sekaligus.
“Inilah saya kira kalau ini bisa diselesaikan dalam
waktu yang cepat oleh DPR, ini akan menjadi sebuah lompatan dalam kita
memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada UKM yang
kita harapkan ini akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan
kepada dunia usaha,” paparnya.
Dukungan
untuk IKN
Dalam kesempatan yang sama, presiden juga menjelaskan
tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur kepada para kader HIPMI.
Menurutnya, gagasan pemindahan ibu kota bukanlah sekadar
pemindahan lokasi atau fisik gedung. Tetapi perpindahan mindset, perpindahan pola pikir,
perpindahan pola kerja, perpindahan kultur kerja.
“Sehingga yang diinstall, pertama adalah menginstall system,
sehingga orang mengikuti sistem itu. Ini yang ingin kita kerjakan, bukan yang
lain-lain,” ungkapnya.
Sistem baru tersebut misalnya dalam bidang transportasi,
di mana Kepala Negara menghendaki agar transportasi massal dan pribadi di ibu
kota negara baru, nantinya menggunakan kendaraan elektrik dan otonom.
“Saya juga memiliki mimpi besar agar kita ini menjadi
ibu kota pertama yang transportasi massalnya, transportasi pribadinya memakai
electric vehicle dan autonomous vehicle, semuanya. Sistem ini yang ingin kita
bangun sehingga semuanya efisien, semuanya murah,” katanya.
Karena itu, presiden berharap dukungan penuh, termasuk
dari keluarga besar HIPMI dalam rangka ada sebuah perpindahan. Transformasi
ekonomi di negara yang menuju ke sebuah peradaban lebih baik. (yb/din/b2n/foto: rusman)
