JAKARTA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo menawarkan kerja sama di bidang investasi antara Indonesia dan Jepang untuk mengembangkan pulau-pulau terluar, termasuk Kepulauan Natuna.
Tawaran kerja sama ini disampaikan presiden ketika menerima
kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, beserta
delegasi di Istana Merdeka, Jumat (10/1).
Kunjungan Motegi ke Indonesia merupakan yang pertama
dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Jepang, setelah menjabat posisi
tersebut sejak 11 September 2019 lalu.
Menurut Menlu Retno Marsudi yang mendampingi presiden
dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah prioritas
kerja sama antara Indonesia dengan Jepang.
“Pertama, kerja sama di bidang investasi termasuk
investasi untuk pengembangan pulau-pulau terluar, termasuk Kepulauan
Natuna,” ucapnya.
Kerja sama kedua negara dalam hal tersebut, bukan hal
yang baru. Seperti di Natuna misalnya, kedua negara telah melakukan kerja sama
pengembangan sektor kelautan dan perikanan, seperti pembangunan Sentra Kelautan
dan Perikanan Terpadu (SKPT), peningkatan kapasitas nelayan, dan pengembangan
pariwisata.
“Selain investasi di kepulauan-kepulauan terluar,
investasi di bidang infrastruktur juga akan diteruskan,” imbuh Retno.
Selain itu, lanjut Retno, Kepala Negara juga menjajaki
kemungkinan kerja sama yang lebih intensif dalam hal pengembangan sumber daya
manusia (SDM), baik melalui program vokasi, maupun internship di
perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.
Kerja sama tersebut meliputi peningkatan kapasitas dan
keterampilan SDM, serta pengembangan kemampuan berbahasa Jepang bagi SDM
Indonesia.
“Di Jepang saat ini sedang kekurangan sekali tenaga-tenaga.
Oleh karena itu, kalau kita melakukan kerja sama di bidang bahasa, maka
muaranya adalah dalam rangka dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja
Jepang dari Indonesia yang memang saat ini potensinya cukup banyak,” ucap
menlu.
Lebih jauh, sambung Retno, presiden juga berharap agar
draf perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional (RCEP) yang hingga saat
ini masih terus dibahas, dapat segera disetujui dan ditandatangani oleh 10
negara anggota ASEAN beserta 5 negara mitra, termasuk salah satunya Jepang.
“Tadi kita membahas dan saya masih akan membahas
secara lebih detail agar RCEP dapat ditandatangani pada tahun ini,”
tandasnya.
Turut mendampingi presiden dalam pertemuan tersebut, selain Menlu Retno Marsudi, juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto dan Mensesneg Pratikno. (yb/din/foto: setneg)
