Padam se Kalsel-Teng, Borneo Law Firm Gugat PLN

BANJARMASIN, banuapost.co.id– Padamnya listrik se Kalsel-Teng, Minggu (19/1) petang hingga menjelang dini hari, rupanya membuat Borneo Law Firm tengah berancang-ancang melakukan gugatan dengan perusahaan monopoli setrum tersebut.

Gugatan selain karena dinilai anak BUMN tersebut ternyata dihuni orang-orang tidak professional, alasannya pun juga sangat klasik. Dari dahulu  sampai dengan sekarang, selalu terulang.

“Kami Borneo Law Firm menilai, dengan adanya kasus mati listrik serentak se-Kalsel-Teng, PLN harus memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat,” tegas Muhamad Pazri,SH,MH.

Menurut Presiden Direktur Borneo Law Firm, sebagaimana rilis yang diterima redaksi banuapost.co.id, Senin (20/1), PLN dan pemerintah pusat  harus adil, jika mengacu pada kasus serupa di wilayah Pulau Jawa, sekitar Agustus 2019 lalu.

“Mereka berani bayar hingga triliunan rupiah akibat padamnya aliran listrik waktu itu. Lalu bagaimana dengan PLN Kalsel-teng?,” ujar Pazri.

Padamnya listrik, lanjut Pazrri, sangat merugikan konsumen dan mayatakat yang sehari-hari sangat mengandalkan pasokan listrik untuk melakukan aktivitas.

“PLN harus tegakkan UU. Terlebih lagi saat ini, aturan baru mengenai besaran kompensasi  PLN tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No: 18/ 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Beleid tersebut mengubah aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri ESDM No:  27/2017,” jelas Pazri.

Adapun besaran kompensasi tersebut, sambung Pazri, mencapai 500 peren dari biaya beban atau rekening, minimum dengan memperhitungkan indikator lama gangguan.

Beleid tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Besaran kompensasi berdasarkan lama gangguan yang akan dibayarkan PLN, yakni terbagi atas enam ketentuan.

Pertama, kompensasi akan diberikan sebesar 50 persen dari rekening minimum jika lama gangguan terjadi sampai dua jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan. 

Kedua, kompensasi sebesar 75 persen dari rekening minimum jika lama gangguan terjadi selama lebih dari 2 sampai 4 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan.

Ketiga, jika lama gangguan lebih dari 4 jam sampai 8 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan, besaran kompensasi sebesar 100 persen dari rekening minimum. Keempat, jika lama gangguan lebih dari delapan sampai 16 jam, besaran kompensasi menjadi 200 persen dari rekening minimum.

Kelima, pelanggan akan menerima besaran kompensasi sebesar 300 persen dari rekening minimum jika lama gangguan terjadi selama 16 jam sampai 40 jam. Terakhir, besaran kompensasi tertinggi yakni sebesar 500 persen dari rekening minimum diterima pelanggan ika lama gangguan terjadi lebih dari 40 jam.

Beleid tersebut juga mengubah besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator lama gangguan, yakni selama 1 jam dalam 1 bulan. Artinya, apabila gangguan dialami pelanggan lebih dari 1 jam, besaran kompensasi yang akan diterima akan menyesuaikan dengan ketentuan di atas.

Karena adanya aturan tersebut, Borneo Law Firm berharap Gubernur Kalsel dan Gubernur Kalteng, Anggota DPR RI Perwakilan Kalsel-Teng bersikap dan mendesak PLN untuk memberikan kompensasi sebagaimana tertuang dalam UU tersebut.

“Sedang Dirut PLN Pusat serta Kementerian ESDM,  harus malakukan audit atas PLN Kalsel-Teng dalam pelaksanaan manajemennya,” pungkas Pazri. (yb/foto: ist)

.