MHADN Protes Peladang Suku Dayak Dihukum

JAKARTA, banuapost.co.id– Suku Dayak di Kalimantan Barat berencana menggelar demo di PN Sintang, Kalbar, Senin (9/3), menuntut dibebaskannya enam warga mereka karena kasus bakar ladang.

Aksi solidaritas ini, seiring dengan telah divonisnya sejumlah terdakwa peladang Suku Dayak antara 5 hingga  18 bulan penjara di PN di Provinsi Kalteng, pekan lalu.

Proses hukum yang dialami peladang Suku Dayak ini mendapat sorotan tajam Dewan Pengurus Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN). Mereka menilai ada praktik kriminalisasi terhadap suku asli Pulau Kalimantan ini.

“Ada pembiaran dari pemerintah terhadap kriminalisasi peladang Dayak. Mereka ditangkap karena buka ladang dengan sistem bakar,” tegas Ketua DPP MHADN, Askiman, di Jakarta, Selasa (3/3).

Menurut Askiman yang di dampingi Tobias Ranggie, Ketua Bidang Peradilan Adat dan Hukum Adat MHADN, polisi, jaksa dan hakim, terlalu melihat aspek hukum positif di dalam menegakkan hukum. Tanpa didasari hati nurani.

Padahal sebelum negara ini lahir, tegas Askiman, sebagaimana dilansir dari situs bergelora.com, orang Dayak sudah melakukan buka lahan dengan sistem bakar.

“Kalau buka ladang tanpa bakar, kemudian solusi teknologi seperti apa yang diberikan pemerintah,” tanya Askiman.

Sebab kalau praktik kriminalisasi ini dibiarkan berlarut-larut, lanjut Askiman, sama saja dengan membunuh orang Dayak secara tidak langsung. Karena sampai sekarang, tidak pernah ditawarkan teknologi murah meriah tanpa bakar diberikan pemerintah.

Berladang, menurut Wakil Bupati Sintang itu, bagian dari aspek religi Suku Dayak. Orang Dayak sebagai bagian integral masyarakat dari berbagai suku bangsa di Benua Asia, menganut trilogi peradaban kebudayaan, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orangtua, serta hormat dan patuh kepada negara.

Trilogi peradaban kebudayaan dimaksud, menurut  Askiman, membentuk karakter dan jatidiri manusia Dayak beradat (berdamai dan serasi dengan leluhur, berdamai dan serasi dengan alam semesta, berdamai dan serasi dengan sesama, serta berdamai dan serasi dengan negara).

Pembentuk karakter dan jatidiri manusia Dayak beradat dimaksud, lahir dari sistem religi yang bersumber doktrin atau berurat berakar dari (legenda suci Dayak, mitos suci Dayak, adat istiadat Dayak dan hukum adat Dayak), dengan menempatkan hutan sebagai sumber peradaban.

“Berladang dengan sistem bakar adalah bagian dari sistem religi Dayak. Apabila bagian dari sistem religi dimaksud, berupa buka ladang dengan sistem rotasi atau gilir balik yang selalu diliputi aspek religi Dayak, dituding  sebagai perbuatan perbuatan kriminal dari Pemerintah Indonesia, tentu membuat orang Dayak marah,” pungkas  Askiman.

Sebagai manusia beradat, timpal Tobias, tentu ada suasana kebatinan orang Dayak terusik di balik praktik kriminalisasi 6 peladang mereka di PN Sintang, Kalbar.

Padahal, hak komunal orang Dayak sebagai penduduk asli, ada dalam pasal 18 B UUD 1945, UU No: 32/2014, Resolusi PBB No: 12230, 17 Nopember 1999 tentang Pelestarian Bahasa Ibu, dan Deklarasi Masyarakat Adat Perserikatan Adat PBB No: 61/295, 13 September 2007. (yb/bgla/foto: ist)