JAKARTA, banuapost.co.id– Sejumlah program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah tanggap darurat Covid-19, harus benar-benar tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Selasa (7/4).
“Karena program-program ini penting bagi rakyat. Saya ingin menekankan, pelaksanaannya harus betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
Data-data kelompok penerima manfaat program, sambung Kepala Negara, harus dirinci. Sehingga dapat dijamin keakuratannya.
Begitupun dengan penyaluranya, presiden minta dilakukan sesegera mungkin dengan mekanisme yang uga seefisien mungkin.
“Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. Rancang mekanisme yang melibatkan sektor usaha mikro dan kecil, pedagang sembako di pasar, dan jasa transportasi ojek. Sehingga bisa mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah,” tuturnya.
Untuk diketahui, sejumlah kebijakan bantuan bagi masyarakat lapisan bawah telah ditetapkan pemerintah dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp110 triliun.
Di antaranya, memperluas jumlah penerima dan nilai manfaat untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Dari sebelumnya terdaftar sebanyak 9,2 juta penerima, kini ditingkatkan menjadi 10 juta penerima.
Sementara nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25 persen serta mempercepat penyaluran dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.
“Kartu Sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan diberikan selama sembilan bulan,” imbuh presiden. (yb//dinfoto: kris)
