KOTABARU, banuapost.co.id– Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Kotabaru, mendesak pemerintah daerah setempat membayar utang proyeknya ke rekanan kerja atau kontraktor.
Desakan dibayarnya utang senilai Rp Rp 79,8 miliar ke kontraktor lokal, mengemuka dalam rapat gabungan di DPRD Kotabaru, Senin (10/7).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Syairi Mukhlis, di dampingi Wakil Ketua, M Arif. Sementara dari Pemerintah Daerah Kotabaru, dihadiri Asisten III, Murdianto, Dinas BPKAD, dan BAPDA.
Menurut Ketua Gapensi Kotabaru, Winarto, seharusnya pemerintah daerah ikut membina para kontraktor lokal. Karena tujuanya ingin sama-sama membangun Kabupaten Kotabaru
“Seharusnya kami para kontraktor lokal dibina. Bukan dibinasakan, seperti tidak dibayarnya kami mulai 2018 sampai 2019,” ujar Winarto dengan nada tinggi.
Padahal untuk mengikuti lelang, lanjut Winarto, sangat kesulitan. Selain banyak persyaratan yang harus dipenuhi, juga waktunya sangat singkat,. Apalagi mau memenangkanya.
“Bahkan lelang atau tender proyek itu, seakan-akan menjadi permainan supaya kontraktor kecil tidak bisa mengikutinya,” pungkasnya.
Menanggapi tuntutan belum dibayarnya proyek, Asisten III Setdakab Kotabaru, Murdianto, yang hadir mewakili bupati, menjelaskan kendala admistrasi pelaporan keuangan daerah yang merupakan hasil audit dari BPK.
“Utang pemerintah kepada kontraktor, tidak bisa kami masukan ke dalam katagori utang daerah. Karena ada kendala dari pelaporan administrasi keuangan daerah, walaupun secara fakta memang benar,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah siap dan berkomitmen akan membayarkan utangnya kepada kontraktor dengan menempuh dua opsi.
“Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan memasukan pembayaran Rp 20 miliar di APBD perubahan 2020 untuk kontraktor lokal. Sedang sisanya, akan dibayarkan di 2021,” jelasnya. (her/foto: ist)