PELAIHARI, banuapost.co.id – Bagi DPRD Tanah Laut, kemampuan daerah menjaga keberlangsungan program menjadi hal penting di tengah perubahan kebijakan transfer ke daerah.
Ketua DPRD Tanah Laut, H Khairil Anwar, mengatakan kondisi anggaran daerah saat ini masih memungkinkan pemerintah daerah menjalankan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengakomodasi sejumlah visi dan misi kepala daerah.
“Alhamdulillah kalau kami di Tanah Laut, secara anggaran kami masih bisa berjalan. Termasuk untuk pelayanan, mengakomodasi visi misi kepala daerah juga sebagian terakomodasi. Alhamdulillah kami bisa bertahan di Tanah Laut, tidak ada kendala yang berarti,” kata Khairil, Selasa (8/9).
Sebelumnya, data KPPN Pelaihari menunjukkan alokasi belanja negara di Tanah Laut pada 2026 mengalami penurunan 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penurunan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 80 persen. Meski demikian, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tetap berjalan dan sejumlah komponen seperti DAU dan DAK Nonfisik menunjukkan akselerasi.
Kondisi tersebut membuat pengelolaan anggaran menjadi semakin penting. DPRD Tala memastikan fungsi pengawasan tetap dilakukan terhadap program yang dijalankan pemerintah daerah.
Khairil mengatakan DPRD memiliki ruang untuk memberikan masukan dan kritik terhadap program pemerintah, terutama agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor aturan dan sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau program sebenarnya kewenangannya kepala daerah, kami cuma menerima, tapi kami tetap mengkritisi sepanjang itu sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua tidak lepas dari RPJMD dan visi misi kepala daerah,” ujarnya.
Menurut Khairil, keterbatasan ruang fiskal tidak berarti seluruh program pembangunan dan pelayanan masyarakat harus berhenti. Sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih dapat berjalan. zkl/foto: Ist
