PELAIHARI, banuapost.co.id – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) meminta PLN segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tegangan listrik rendah yang masih banyak dikeluhkan masyarakat di sejumlah kecamatan.
Permintaan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tala, Muhammad Yusuf AR di ruang rapat komisi di lantai atas gedung dewan setempat, Senin (6/7) siang.
Rapat tersebut dihadiri Camat Tambang Ulang, Khairil Fahmi, Camat Bati-Bati, Nur Helmi, Kepala Dinas Perhubungan Tala, Tedi Mulyana, Manager ULP PLN Pelaihari, Hudaiby Hibban, serta para kepala desa dari wilayah terdampak di dua kecamatan tersebut.
Yusuf mengatakan keluhan paling dominan yang diterima DPRD adalah tegangan listrik yang tidak stabil atau rendah. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan mendasar karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan mempercepat kerusakan berbagai peralatan elektronik rumah tangga.
“Manajemen ULP PLN Pelaihari harus melakukan review menyeluruh terhadap persoalan tegangan rendah. Kami juga meminta dilakukan pemetaan kondisi jaringan di seluruh wilayah kerja PLN di Kabupaten Tanah Laut agar diketahui titik-titik yang memerlukan penanganan prioritas,” tegasnya.
Menurut politisi PDIP Tala ini, hasil pemetaan itu harus diikuti dengan langkah nyata berupa penambahan gardu distribusi (trafo), tiang listrik maupun jaringan kabel di lokasi yang memang membutuhkan peningkatan kapasitas.
Ia menegaskan, seluruh upaya tersebut harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di sektor ketenagalistrikan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.
Komisi III DPRD Tala memberikan waktu hingga akhir Juli 2026 bagi ULP PLN Pelaihari untuk menunjukkan progres penanganan persoalan tersebut. Selanjutnya DPRD akan kembali menggelar rapat evaluasi guna mengetahui sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan.
“Kalau progresnya berjalan, tentu akan kami evaluasi lagi apa saja yang masih perlu ditangani. Namun apabila belum ada tindak lanjut yang signifikan, kami akan berkoordinasi dengan manajemen PLN UP3 Banjarmasin hingga Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah agar persoalan ini mendapat perhatian lebih lanjut,” ujar Yusuf.
Pada RDPU tersebut, para kepala desa juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya, mulai dari lambatnya realisasi perluasan dan penguatan jaringan listrik hingga kebijakan penyegelan meteran pelanggan yang dinilai lebih cepat dibanding penyelesaian berbagai keluhan pelayanan.
Aspirasi tersebut menjadi catatan Komisi III DPRD Tala untuk ditindaklanjuti bersama PLN demi meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan kepada masyarakat.Anggota Komisi III yang hadir pada RDP tersebut di antaranya Hj Yuliani, Andi Muhammad Tesar Muharram, dan Parmadi, masing-masing turut menyampaikan pendapat serta saran masukannya.
Sementara itu Hudaibiy Hibban menyampaikan penegasannya yakni akan menindaklanjuti seluruh keluhan maupun aspirasi yang muncul pada forum RDPU tersebut.
Ia mengatakan sebagian akan diteruskan ke manajemen di atasnya karena ULP PLN Pelaihari tidak memiliki kewenangan terhadap hal yang menyangkut kebijakan. (zkl/foto: ist)
