PELAIHARI, banuapost.co.id – Bupati Tanah Laut (Tala) yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, mengatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bukanlah sekadar dokumen, melainkan cerminan kinerja, capaian serta tanggung jawab pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Penyusunan LPPD Kabupaten Tala Tahun Anggaran 2026, Jumat (13/11/2026), bertempat di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta Pusat.
Kegiatan tersebut menghadirkan Mohammad Noval, S.T., M.A.P., Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sebagai narasumber beserta tim.
Dalam sambutannya, Akhmad Hairin menyampaikan bahwa LPPD bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, melainkan cerminan kinerja, capaian, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui LPPD, kita dapat melihat sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar terlaksana, bagaimana hasil yang dicapai, serta hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.
Untuk itu Ia meminta seluruh perangkat daerah agar menyusun LPPD secara serius, cermat, objektif, serta didukung data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kualitas laporan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga harus mencerminkan kondisi dan capaian kinerja yang sebenarnya.
“Jangan sampai kita hanya berorientasi pada terpenuhinya laporan, tetapi mengabaikan kualitas dan kebenaran informasi di dalamnya. Sebab, laporan yang baik harus mampu menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi kita untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat ke depannya,” tegasnya.
Hairin juga berharap melalui forum diskusi tersebut seluruh perangkat daerah dapat membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi dihadapi dalam proses penyusunan LPPD. zkl/foto: Ist
