PELAIHARI, banuapost.co.id–
Pemkab Tanah Laut meengundang rapat pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS), sehubungan dangan naiknya premi.
Rapat dipimpin Sekdakab H Syahrian Nurdin di Kantor
Bupati Tala, Senin (16/9). Sementara dari pihak BPJS, Kacab Banjarmasin, Tutus
Novita Dewi.
Menurut Syahrian Nurdin, pertemuan setelah melihat ada
pergerakan-pergerakan kebijakan dalam kegiatan BPJS. Pergerakan tersebut ada
pada level nasional yang juga berdampak pada daerah.
“Terakhir kita mendengar ada kenaikan premi BPJS
pada semua tingkatan. Ini tentunya akan berpengaruh pada jaminan yang diberikan
pemerintah daerah, mungkin ini juga perlu kita bicarakan,” ujarnya.
Sebab semua kegiatan yang menyangkut BPJS, lanjut
sekdakab, apapun polanya akan berujung kepada ketersediaan anggaran yang
disiapkan pemerintah daerah.
Terkait data data peserta BPJS, menurut sekdakab, telah
diidentifikasi. Ada peserta yang terdata BPJS, ternyata data kependudukannya
belum lengkap.
“Data-data seperti itu perlu kita clear kan,” katanya.
Karena itu, sambung sekdakab, diharapkan disdukpencapil,
dinas kesehatan dan dinas sosial, berintegrasi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya.
Begitupun dengan integrasi Jamkesda ke JKN, apakah sudah
clear di Tala? Sebab, Jamkesda masih dianggarkan Dinas Kesehatan. Pemikirannya untuk
antisipasi ada masyarakat yang berobat dengan kartu miskin, tetapi tidak
tercover dalam BPJS.
“Apakah itu masih diperlukan? Kalau tidak diperlukan,
maka Jamkesda integrasikan saja ke JKN. Namun kendala utamanya, kenaikan premi BPJS itu,” imbuhnya.
Turut hadir dalam rapat, Kepala Dinas BPKAD, M Darmin, Kadis
Sosial, Ir. Norhidayat, Asisten Bidang Ekobangkesra Tala, Ahmad Hairin, Dinas Kesehatan Tala, Nina Sandra, Kepala
Disdukpencapil Tala, Norhayati. (zkl/foto:
ist)
