MUARA TEWEH, banuapost.co.id–
Puluhan sopir beramai-ramai membawa dump truk meeka ke Gedung DPRD Barut, Selasa
(17/9) pagi sekitar pukul 09:00 WIB. Mereka memarkir truknya dari depan gedung hingga
ke simpang Jl Pramuka, Muara Teweh, samping kantor Setda.
Mereka mengadukan nasib kepada wakil rakyat, karena tidak
bisa masuk ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi.
“Kami datang ke gedung DPRD, karena tidak dilayani
pengisian solar bersubsidi di SPBU. Kendaraan yang boleh masuk mengisi solar
bersubsidi, jenis truk berbak kayu dan mobil boks. Ini sangat merugikan kami
para sopir, karena truk dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga,” kata Sutrisno,
satu sopir.
Menurut Sutrisno, para sopir dump truk seringkali antri
sejak pagi. Tetapi tidak dilayani pengisian solar. Biasanya para sopir mengisi
BBM untuk kebutuhan dua sampai tiga hari, bukan setiap hari.
“Kami tidak mengisi solar setiap hari. Berbeda dengan
mobil milik penjual solar atau pelangsir,” ujarnya.
Rombongan sopir diterima H Mulyar Samsi, anggota dewan
dari PDIP. Mereka menyampaikan tuntutan agar ada kebijakan dari Pemkab Barut terkait
peraturan BPH Migas untuk pengisian BBM di SPBU, sehingga pengisian BBM
bersubsidi dapat berlaku seperti sebelumnya.
Mulyar Samsi menerima aspirasi para sopir dan berjanji
akan meneruskan aspirasi setelah berkoordinasi dengan ketua fraksi dan pimpinan
DPRD untuk memanggil para pemilik SPBU di Kabupaten Barito Utara.
“Kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk
menyikapi surat BPH Migas,” ucap Mulyar dihadapan para sopir. (arh/foto: ist)
