Pastikan Pelayanan BPJS, Presiden Sidak RSUD Subang

SUBANG, banuapost.co.id– Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat,  Jumat (29/11). Kegiatan ini sama sekali tidak ada dalam agenda resmi.

Sekitar pukul 09:15 WIB, presiden mendatangi RSUD Subang. Kepala Negara kemudian langsung mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka, berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, melalui sidak ini presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan.

“Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik,” kata Bey.

Selama peninjauan, Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg. Ahmad Sopyan dan Wadir Pelayanan dr Ahmad Nasuhi.

Usai sidak selama sekitar 40 menit, presiden meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB. Presiden kemudian langsung bertolak menuju Pelabuhan Patimban.

Kepada awak media di Pelabuhan Patimban, presiden mengatakan, dalam sidak hampir 90 persen pasien yang ditemui menggunakan Kartu Indonesia Sehat.

Dari jumlah itu,  sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.

“Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit,” jelas presiden.

Ditegaskan presiden, yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya.

Menurut Presiden, BPJS harus mampu mengendalikan defisit, terutama mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar.

“Ada 133 juta (orang) yang dicover pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi juga pernah melakukan kegiatan serupa saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat, 15 November 2019 lalu. Saat itu Presiden Jokowi mengunjungi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung. (yb/din/foto: setneg)