MUARA TEWEH, banuapost.co.id– Penanggulangan masalah kemiskinan di Kabupaten Barito Utara, dibahas dalam rapat koordinasi di aula BappedaLitbang, Kamis (12/12).
Bupati dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Barut,
Sugianto Panala Putra, tak menampik permasalahan kemiskinan masih menjadi
masalah besar bagi Kabupaten Barut.
Menurut bupati, ada tiga karakteristik permasalahan
kemiskinan yang menonjol saat ini. Yakni, jumlah angka penduduk miskin yang
masih cukup besar, ketimpangan kemiskinan antar wilayah, akses dan kualitas
pelayanan dasar penduduk miskin masih tertinggal.
Karena itu, secara umum target pencapaian program
penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi jumlah penduduk miskin.
“Untuk itu melalui rakor, diharapkan dapat terlaksana
koordinasi yang terpadu dan berkesinambungan antar OPD,” tulis bupati.
Dengan demikian, sinergitas, sinkronisasi, dan
harmonisasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan percepatan
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara dapat terwujud.
Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka dalam melaksanakan kebijakan dan program penanggulangaan
kemiskinan yang telah disusun perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
Berdasarkan SK Bupati Barut No: 188.45/413/2019 tanggal
20 September 2019 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Barito
Utara 2019, telah dibentuk 3 pokja, yakni pendataan dan informasi, pengembangan kemitraan dan pengaduan
masyarakat.
“Pokja-pokja ini diharapkan pro aktif melakukan
koordinasi dengan semua stakeholder untuk mengidentifikasi semua permasalahan
yang ada dan segera mencarikan solusinya,” tulis bupati. (arh/foto: ist)
