Selama Dijadikan Bisnis, BPJS Selalu akan Menimbulkan Masalah

JAKARTA, banuapost.co.id– Selama sektor kesehatan masih menggunakan logika bisnis dan sudah jadi komoditas, selama itu juga BPJS akan selalu bermasalah. Sebab pembangunan sistem jaminan nasional tidak bisa dilepaskan dari perspektif kedaulatan nasional di bidang kesehatan.

Tanpa adanya perspektif kedaulatan di bidang kesehatan, maka jaminan sosial yang diselenggarakan hanyalah bersifat charity. Bukan jaminan nasional yang dihendaki konstitusi, dimana semua warga negara mendapat akses, layanan serta fasilitas kesehatan yang sama.

Pendapat ini dikemukakan Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, dalam dialog publik di Gedung Joeaang ’45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12)

Dialog ini diselenggarakan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API Kartini), Serikat Tani Nasional dan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat dengan mengangkat tema: “Jalan Keluar Kegagalan BPJS”.

Menurut Arjuna dalam dialog yang mengundang sejumlah narasumber itu, sektor kesehatan yang sudah mengalami liberalisasi membuat derajad pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diberikan negara bergantung pada besaran iuran yang dibayarkan.

“Bukan merujuk pada hak yang melekat pada warga negara, seperti yang diamanatkan konstitusi,” tegasnya.

Ditambahkan Arjuna, sudah banyak kasus orang tak punya BPJS, ditolak rumah sakit. Pasien kelas 3 mendapatkan pelayanan yang diskriminatif.

“Ini tidak sesuai dengan paradigma konstitusi. Ini jebakan logika pasar. Siapa yang bayar lebih besar, mendapat pelayanan dan fasilitas yang memuaskan,” imbuhnya.

BPJS, lanjut Arjuna, hampir sama dengan model charity. Orang kaya mensubsidi yang miskin, yang sehat mensubsidi yang sakit.

“Padahal jika berbicara konsistensi terhadap paradigma konstitusi, seharusnya semua warga negara mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama, tanpa memandang besar-kecilnya iuran yang dibayarkan,” tandasnya.

Karena itu, sambung Arjuna, jika ingin konsisten dengan paradigma konstitusi, maka pelayanan dan akses tidak boleh memandang besar-kecilnya iuran yang dibayar masyarakat.

“Tapi negara benar-benar menjamin. Ini bisa terjadi apabila kedaulatan di bidang kesehatan dan pengelolaan pajak yang prudent. Ini bukan hanya soal semua warga punya kartu BPJS, tapi politik keberpihakan,” pungkasnya. (*/yb/foto: ist)