JAKARTA, banuapost.co.id– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua kepala daerah membuat posko monitor untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang menurut Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung hingga Februari mendatang.
“Posko monitor cuaca dari BMKG ini,
bisa update dengan mudah,” jelas
mendagri usai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Jumat
(3/1) sore.
Selain posko monitor, Tito juga
meminta semua kepala daerah menyiapkan rencana kontigensi bila terjadi keadaan
darurat, misalnya banjir.
Sehingga pemerintah bisa memiliki
rencana yang sistematis untuk pencegahan, penanggulangan pada saat terjadi
banjir, evakuasi, menyelamatkan korban dan lain-lain, termasuk penanggulangan
pasca banjir.
Selain itu, menurut mendagri,
juga penting untuk menilai apakah daerah tersebut masing-masing terdampak
banjir yang cukup luas hingga ditetapkan status tanggap darurat. Karena status
tanggap darutrat, sangat penting dalam kaitan pembiayaan.
“Sehingga dari pusat akan
membantu bila ada status tanggap darurat itu. Kemudian dari pemerintah daerah
juga bisa menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang memang sudah
dianggarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Dan juga bisa mengeluarkan
dari dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa,” ucap mendagri,
sebagaimana dilansir dari laman bergelora.com
Menurut Tito, ada beberapa daerah
yang Silpa-nya cukup tinggi atau cukup signifikan. Dari pengalaman di wilayah,
3 wilayah, Jawa Barat, DKI dan Banten, memang anggaran untuk biaya Tidak
Terduga di Jawa Barat dan Banten relatif kecil.
Untuk itu lah, Mendagri Tito
Karnavian mengaku sudah menyarankan kepada jajaran pusat untuk membantu. Namun dapat
juga menggunakan Silpa tersebut, seperti Jawa Barat dan DKI yang Silpanya cukup
besar.
“Silpa ini dapat digunakan dalam
keadaan status darurat. Dan ini bisa digunakan dengan cepat. Untuk membantu
masyarakat yang terdampak,” pungkasnya. (yb/bgla/foto:
ist)
