Mendagri Diskusikan Pilkada Langsung dengan 9 Univeritas

JAKARTA, banuapost.co.id– Efektivitas sistem Pilkada langsung, didiskusikan Mendagri Tito Karnavian dengan mengundang perwakilan sembilan universitas di kantor Kemendagri, Jl Merdeka Utara, Jumat (7/2).

Ke-9 universitas yang diundang secara khsuus itu, Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat,  dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam diskusi selama 2,5 jam tersebut, Mendagri Tito Karnavian, mengatakan, dari aspek politik pilkada sangat esensial bagi demokrasi di Indonesia.

“Sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses sebaliknya. Di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yang bertentangan, hingga memicu kerawanan sosial serta  berbiaya sangat tinggi,” katanya.

Akibat biaya tinggi pilkada secara langsung, lanjut Tito,  telah berpengaruh pada kualitas tata kelola kepemimpinan di daerah.

Oleh sebab itu jika ekses negatif pilkada ini dibiarkan terus-menerus, alam demokrasi di Indonesia akan timbul benih-benih konflik sosial di masyarakat.

“Karena itu memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas,” jelas  Tito.

Riset desain evaluasi

Menanggapi hal tersebut, para perwakilan universitas menyambut positif dan menghargai inisiatif pertemuan dari mendagri ini.

“Ini adalah kesempatan pertama kami bertemu dengan mendagri setelah polemik ramai rencana mengubah pilkada langsung,” ujar Wawan Mas’udi dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta.

Menurut Wawan, ada kekeliruan di masyarakat selama ini,  seolah mendagri ingin mengembalikan sistem pilkada menjadi tidak langsung.

“Ternyata tujuan mendagri, evaluasi bersifat komprehensif tentang pilkada langsung di Indonesia guna mereduksi ekses negatif pilkada serta menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat,” ungkap Wawan.

Sementara menurut Ferry Liando, dosen Universitas Sam Ratulangi, universitasnya telah berpengalaman di dalam melakukan riset pilkada, khususnya dari aspek budaya lokal seperti yang iinginkan mendagri.

Karena itu, kata Ferry, bila mendagri ingin menyesuaikan sistem pilkada dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat daerah, itu adalah hal yang sangat patut didukung dan ide ini sangat relevan.

“Kami sangat senang dan bersedia membantu mendagri untuk melakukan riset akademis untuk perbaikan pilkada dari berbagai aspek, termasuk aspek manajemen konflik sosial,” pungkas Ferry.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, pihak universitas akhirnya sepakat untuk mengusulkan riset desain evaluasi bersifat akademis tentang pilkada langsung ke kemendagri dalam rangka evaluasi komprehensif pilkada. (yb/*/foto: ist)