Mendagri Minta Pemda Dorong Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, banuapost.co.id– Pemerintah daerah diminta aktif mendorong investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena untuk memajukan investasi, dibutuhkan kerjasama pemerintah pusat dan  daerah.

“Kita kan tahu, untuk mendorong investasi perlu ada kerjasama pusat dan daerah. Investasi ini sangat penting. Sebagaimana sudah dijelaskan presiden dengan sangat detil dan rinci, perlunya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rakornas Investasi 2020 di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, SCBD, Kamis (20/2).

Lebih dari itu, lanjut Mendagri Tito, terbukanya peluang investasi akan dapat menopang bonus demografi yang akan dihadapi bangsa Indonesia.

“Untuk menghadapi bonus demografi, angkatan kerja kita tinggi. Kalau tidak diberikan pekerjaan, akan terjadi pengangguran,” jelas mendagri.

Oleh sebab itu, sambung menteri, perlu penciptaan lapangan kerja. Untuk menciptakan lapangan kerja, salah satunya melalui investasi.

Hadirnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, menurut mendagri, dapat menjadi ujung tombak kemudahan investasi.

Tak hanya itu, Tito juga mendorong seluruh pemda untuk segera memiliki PTSP agar se jalan dengan BKPM, mendorong terbukanya peluang investasi di segala sektor.

Kemudian kepala daerah mendelegasikan kewenangan perizinanan kepada dinas ini. Tapi mereka harus diberikan pada orang yang tepat, orang yang berintegritas, punya kemampuan, berikan bantuan biaya.

Sementara biaya dari pusat belum ada dalam bentuk dana alokasi khusus, maka gunakan APBD dulu, supaya mereka bisa bergerak, bekerja.

“Mereka mengkoordinasikan perizinan investasi di tingkat daerah, sehingga cocok atau paralel dengan BKPM. Jadi ini kakinya BKPM, kita mendukung,” pungkasnya.

Seperti diketahui, penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari visi Presiden Joko Widodo,. Di antara poinnya, yakni berkaitan dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, terutama yang berkaitan dengan investasi. (yb/*/foto: ist)