JAKARTA, banuapost.co.id– Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus korona, sebelum berbicara tentang dampak ekonomi dan yang lainnya terkait Covid-19 ini.
Permintaan peretas sejarah wanita pertama sebagai Ketua
DPR RI ini, dikemukakan setelah mencermati perkembangan penyebaran virus korona
yang menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat.
“Keselamatan dan kesehatan warga negara adalah yang utama.
Sehingga pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus korona harus menjadi
prioritas,” tandas Puan, sapaan familiarnya, Selasa (3/3) di Jakarta.
Menurut cucu pendiri bangsa yang juga Presiden RI
Pertama, Ir Soekarno, pemerintah harus segera melakukan penanganan wabah virus
korona secara terpusat agar terkoordinasi, terpadu dan terintegrasi.
Penyelenggaraan penanggulangan wabah, dapat diserahkan ke
BNPB atau kelembagaan lain yang efektif, sesuai aturan perundang-undangan.
“Adanya tim penanggulangan wabah secara nasional ini
penting, untuk menjamin kehadiran negara dalam penanggulangan. Sehingga meyakinkan
seluruh masyarakat, Indonesia selalu waspada, siaga dan serius dalam menangani
virus korona. Tim ini bekerja 24 jam
nonstop, 7 hari dalam sepekan,” jelasnya.
Bahkan tim penanggulangan, lanjut penerima gelar Doktor
(HC) dari Undip Semarang, Jateng ini, mengkoordinasikan langkah-langkah secara nasional
untuk memastikan protokol pencegahan dan penanggulangan berjalan sesuai
standard operation and procedure (SOP) penanganan epidemi Covid-19.
“Pemerintah juga harus segera mengambil tindakan proaktif
dalam rangka pencegahan dan penindakan,
dengan mendatangi warga, komunitas atau kelompok-kelompok yang rentan terpapar dengan
melakukan tes medis,” ucap Puan.
Pemerintah, sambung putri Presiden RI ke- 5, Megawati
Soekarnoputri ini, mengambil langkah-langkah transparan dengan terus
memperbaharui informasi tentang kasus, tindakan penanganan serta sosialisasi
tentang pencegahan, menggunakan seluruh platform media agar masyarakat tidak
termakan kabar hoax tentang kasus korona.
“Pemerintah juga harus melindungi identitas pasien virus
korona,” tegasnya.
Begitupun disiplin penjagaan pintu-pintu masuk dari dan
ke luar negeri, baik di darat, laut dan udara, menurut Puan, pemerintah sewaktu-waktu
bisa menutupnya bila diperlukan demi kepentingan pencegahan wabah.
Sosialisasi, komunikasi dan edukasi yang efektif, harus
dilakukan pemerintah kepada rakyat, terkait kesiapannya menghadapi dampak virus
korona, termasuk kesiapan stok pangan dan bahan pokok lain. Sehingga tidak
menimbulkan kepanikan di masyarakat.
“DPR selalu mendukung langkah-langkah pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan wabah virus korona,” ujar Puan.
Bahkan dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI penutupan masa
persidangan 2 tahun 2019 – 2020, Kamis (27/2), sudah ditegaskan, DPR-RI mendorong pemerintah
agar meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan respons secara holistik.
Baik dari regulasi, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana
prasarana, serta tenaga medis dan kesehatan.
“DPR juga meminta Kementerian Kesehatan harus terus
melakukan sosialisasi secara masif dan intensif, dengan melakukan upaya komunikasi,
informasi dan edukasi mengenai virus korona. Sehingga masyarakat selalu
mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tepat,” pungkasnya. (yb/b2n/foto: ist)
