PELAIHARI, banuapost.co.id– Penyedia barang dan jasa harus berani masuk dalam era kompetensi. Sehingga tidak meminta bantuan ke pemerintah lagi.
Hal tersebut dikemukakan Bupati H Sukamta, ketika membuka Forum Group Discussion (FGD)
Peningkatan Kompetensi Aparat Sipil Negara, terkait Pelaksanaan Pekerjaan
Kontruksi di Lingkungan Pemkab Tala di Aula Pencerahan Bappeda, Rabu (4/3).
“Masih saya lihat pada sebuah kompetensi, sering tidak siap menghadapi keterbukaan. Kita tidak bisa menutup mata, persaingan itu pasti terjadi. Ini harus kita siapkan, karena revolusi industri 4.0 akan mengarah dan mengeksekusi adalah aplikasi,” jelas bupati.
Menurutnya agar berani masuk dalam era kompetensi yang
transparan dan akuntabilitasnya bagus, harus segera disiapkan tata aturannya. Sehingga
ketika bersaing, tidak lagi meminta bantuan pemerintah.
Dalam kegiatan ini, bupati juga mengharapkan ada
pemahaman yang sama tentang pelaksanaan pekerjaan kontruksi. Karena pekerjaan
ini sangat krusial bagi pemerintah daerah, baik dari proses pengadaan hingga
pelaksanaannya.
“Yang selalu jadi masalah dan temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), pekerjaan konstruksi. Karena itu, perlu penanganan yang serius,
sehingga tidak terjadi lagi masalah yang sering jadi temuan BPK,” imbuhnya.
Ditegaskan bupati, dirinya tidak ingin pada pelaksanaan
pekerjaan 2020 masih memunculkan temuan-temuan yang sama, seperti pelaksanan
pada tahun sebelumnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bappeda, Andris Evony,
Kepala PUPR, Agus Sektyaji, Kepala Diskominfo Rudy Ismanto. Sedang narasumber,
Hery Suroso dari Universitas Negeri Semarang, dan Trainer Nasional Pengadaan
Barang/Jasa LKPP-RI. (zkl/foto: ist)
