BANJARBARU– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menawarkan potensi penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di berbagai sektor ke Pemprov Kalsel.
“Kehadiran kami ke sini dalam rangka selain mengenalkan lebih jauh tentang OJK, juga sebagai sahabat dan pendamping pemda dalam menawarkan potensi penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur,” jelas
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal, I Djustini, saat mengunjungi Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Jumat (9/11).
Penerbitan obligasi, sambung Djustini, bisa menjadi sumber pembiayaan baru di tengah terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Karena itu saya bersama tim ke sini ingin melihat apa yang menjadi kebutuhan Pemprov Kalsel, apa yang akan dibangun,” katanya.
Menurutnya, untuk saat ini Provinsi Jawa Tengah sebagai pilot project penerbitan obligasi daerah. Untuk membantu kelancaran, OJK bakal menyiapkan satu tim khusus untuk mendampingi dan mendorong pemda menerbitkan obligasi daerah.
“Tim dibentuk agar pemda dapat menyiapkan persyaratan yang diperlukan terkait penerbitan surat utang tersebut,” bebernya.
Sementara Sekdaprov Kalsel, H Abdul Haris, mengatakan, penawaran obligasi ini menunjukkan tingkat kepercayaan pemerintah pusat dan publik terhadap kemampuan manajemen, program dan keuangan daerah yang baik.
“Kami rasa ini informasi yang sangat berharga bagi kami, Jika memang ingin direalisasikan, hal ini tentunya harus dibicarakan bersama dengan DPRD dan stake holders terkait,” ucapnya.
Menurutnya, banyak potensi ekonomi di Kalsel yang mestinya dapat dimaksimalkan. Saat ini Pemprov Kalsel berkomitmen untuk keluar dari ketergantungan dari komoditas tambang batubara.
“Kita tengah fokus menggeser ketergantungan dari batubara ke sektor pariwisata, industri, pertanian, kehutanan dan yang lainnya,” jelasnya. (syh/foto: hum)
