SURABAYA, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo memberikan 6 arahan dalam Rakornas Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia.
Rakornas yang digelar untuk menyelaraskan langkah-langkah
penanggulangan bencana di Indonesia, berlangsung di JX International Convention
Exhibition, Surabaya, Sabtu (2/2).
Presiden mengapresiasi digelarnya forum yang sangat
strategis dalam mengonsolidasikan kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia.
Secara rinci, Kepala Negara menyampaikan enam arahan terkait kebencanaan.
Pertama, berkaitan dengan perencanaan rancangan
pembangunan di daerah. Sebagai negara yang berada di dalam garis cincin api,
maka setiap rancangan pembangunan hendaknya dilandaskan pada aspek-aspek
pengurangan risiko bencana.
“Bappeda harus ngerti ini di mana daerah merah, di
mana daerah hijau, di mana daerah dilarang, di mana daerah yang
diperbolehkan,” ujar presiden.
Menurutnya, rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk
dan mendirikan bangunan di dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda
merah dan berbahaya.
“Bappeda juga harus mulai merancang, rakyat diajak
untuk membangun bangunan-bangunan yang tahan gempa kalau memang daerah itu
rawan gempa,” katanya.
Kedua, presiden meminta pelibatan akademisi dan
pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis potensi
bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana.
Hal ini menurutnya juga harus dilakukan secara masif
sehingga dapat memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi serta mengurangi
dampak bencana.
“Sehingga kita tahu misalnya akan adanya megathrust,
kita tahu akan adanya pergeseran lempengan misalnya. Itu kalau sudah
pakar-pakar berbicara, ya disosialisasikan kepada masyarakat. Bisa lewat
pemuka-pemuka agama, bisa lewat Pemda. Ini penting sekali,” ungkapnya.
Ketiga, jajaran di daerah diminta siaga bila terjadi
bencana di wilayahnya. Saat bencana terjadi, gubernur harus segera bertindak
dengan menjadi koman dan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan
bencana.
Sementara pangdam dan kapolda kemudian akan membantu
kerja komandan satgas darurat itu.
“Jangan sedikit-sedikit naik ke pusat. Ini kita
harus tahu semua,” tuturnya.
Keempat, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat
sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan
pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan
kehadiran sistem peringatan tersebut.
Kelima, presiden menginstruksikan agar segera dilakukan
edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi ini bisa
dilakukan di masyarakat, di sekolah, maupun lewat pemuka agama.
“Yang namanya papan-papan peringatan itu diperlukan,
rute-rute evakuasi itu harus ada. Jangan kalau ada bencana ada yang lari ke
timur, barat, dan utara. Harus jelas rute evakuasi itu menuju ke mana. Segera
ini dikerjakan,” tegasnya.
Keenam, presiden ingin agar dilakukan simulasi latihan
penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat
secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Dengan demikian,
masyarakat betul-betul siap menghadapi setiap bencana.
“Meskipun bencana itu bukan hanya gempa, tsunami, dan tanah longsor, tetapi memang yang paling banyak menelan korban adalah di gempa bumi dan tsunami,” tandasnya. (yb/din/foto: set pres)
