JAKARTA, banuapost.co.id–
Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Istana Merdeka,
Jakarta, Kamis (13/6).
Sehari sebelumnya di tempat yang sama, presiden menerima pengurus Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Dalam pertemuan, Kepala Negara kembali ingin mendengar
masukan-masukan dari kedua organisasi yang memayungi sejumlah pelaku usaha
Indonesia, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan
perekonomian.
“Hari ini saya ingin mendapatkan masukan dari Apindo
dan Hippindo. Saya ingin masukan-masukan yang lebih konkret, nyata, dan cepat
bisa dilaksanakan, sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada negara
kita,” ujar presiden di awal pembicaraan.
Menurut Kepala Negara, ke depannya pemerintah ingin
mengeluarkan terobosan-terobosan perekonomian yang akan memacu perekonomian
nasional lebih jauh lagi. Untuk itu berharap agar para pelaku usaha yang hadir
dapat memberikan pandangan kritis bagi pemerintah, untuk mengeluarkan kebijakan
ekonomi yang dapat segera dirasakan manfaatnya.
“Dari sisi regulasi, mungkin bisa revisi
undang-undang. Mungkin, kalau diperlukan, mengeluarkan perppu misalnya. Kalau
itu memang diperlukan sekali dan posisinya sangat penting, ya akan kita
keluarkan,” tuturnya.
Lebih jauh presiden mengatakan, salah satu program
prioritas pemerintah pada periode kedua nanti, membenahi perekonomian dan
kondisi dunia usaha.
Upaya tersebut utamanya, dimaksudkan untuk menggenjot
ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara dan meningkatkan investasi untuk
dapat mengatasi defisit transaksi berjalan maupun defisit neraca perdagangan.
“Jangan sampailah kita ini investasi dan ekspor
kalah (lagi) dengan Singapura. Sudah lama kita kalah dengan Malaysia. Kalah
dengan Thailand, Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam,” imbuh
presiden.
Permasalahan defisit yang dialami Indonesia selama
puluhan tahun, lanjut presiden, sebenarnya dapat diatasi dengan kerja sama yang
baik antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, Indonesia juga memiliki
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebenarnya tak kalah dengan
negara lain.
“Saya kira ini sebetulnya sesuatu yang kalau kita
bisa bekerja sama dengan baik antara pemerintah dan dunia usaha, ini juga bukan
barang yang sulit sebetulnya. Tetapi memang ada regulasi dan beberapa
undang-undang yang harus kita revisi,” tandasnya.
Tampak hadir dalam pertemuan ini, Sekretaris Kabinet
Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden, Teten Masduki, Staf Khusus
Presiden Ari Dwipayana, Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, dan Ketua Umum
Hippindo, Budihardjo Iduansjah. (yb/din/foto:
laily rachev)
