KPK Nilai Laporan Keuangan Batola Sudah Baik

MARABAHAN, banuapost.co.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Selasa (16/7).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Pencanangan Zona Integritas Pemerintah Provinsi bersama kabupaten/kota se-Kalsel yang digelar di gedung Mahligai Pancasila, April lalu.

Tim Monev KPK yang hadir, di antaranya Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah VII meliputi Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalut, Rusma Ali Yusuf dan seorang staf.

Kehadiran tim diterima Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Pj Sekretariat Daerah H Abdul Manaf, Asisten Bidang Pemerintahan, M Anthony, pihak Inspektorat, dan perwakilan SKPD terkait di kediaman.

“Kabupaten Barito Kuala pada 2018 sudah sangat baik dalam laporan keuangan dan asset.Namun perlu perlengkapan data, terutama beberapa indikator menyangkut pengelolaan APBD dan manajemen aset di laporan 2019,”  ujar Rusma Ali Yusuf.

Menurut Rusman, diperlukan komitmen yang kuat dari masing-masing SKPD dalam melakukan monitoring intervention (pencegahan). Sehingga data-data pelengkap yang dilaporkan ke KPK dapat meningkatkan raport Batola sebagai daerah bebas korupsi, sejalan dengan komitmen KPK yang tidak hanya terfokus pada penindakan, namun juga pencegahan dan monitoring.

Terpisah, Rusma Ali Yusuf mengungkapkan kepada wartawan, sudah ada program-program dan area yang direncanakan pada kegiatan monev ini. 

Ia menambahkan, sudah ada indikator yang telah tercapai. Namun dalam aplikasi yang dimiliki KPK, masih ada beberapa SKPD yang belum mengupload data pelengkapnya. Sehingga dapat dilakukan verifikasi.

“Karenanya dikesempatan kunjungan ini, kami sekaligus mengingatkan seluruh kabupaten, dalam setahun bisa dilakukan monev tiga sampai empat kali,” ujarnya.

Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah VII Kalimantan ini mengutarakan, tujuan digelarnya monev rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini, secara umum diharapkan dapat melakukan pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBD, aset, dan pengadaan barang di lingkungan Pemkab Batola.

Sebelumnya, Wabup Batola H Rahmadian Noor menyambut baik kedatangan KPK untuk melakukan monev dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Sebagai pihak yang diamanahkan untuk mengatur keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat, sudah seharusnya bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya,” imbuhnya.  (rd/foto: hum)