BANTUL, banuapost.co.id– Kemiskinan di Indonesia, sejatinya sudah menjadi fokus Presiden Pertama RI, Ir Soekarno, yang kemudian memunculkan marhaenisme.
Dalam ajaran Bung Karno tersebut, menurut Ketua Dewan
Ideologi DPN Keluarga Besar Marhaenisme (KBM), Prof Dr Wuryadi, menitikberatkan
perjuangan pada kaum miskin Indonesia yang disebut kaum marhaen.
“Kemiskinan bukanlah takdir dari Tuhan YME. Tetapi karena
proses-proses penindasan dan penghisapan dalam interaksi sosial dan ekonomi,
maupun politik dalam satu tatanan,” ujarnya dalam diskusi kebangsaan yang
digelar Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) KBM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
Minggu (1/9).
Dalam diskusi dengan tema: ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
dalam Rangka Mewujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju’, Wuryadi
juga menjelaskan tentang marhaenisme dari masa sebelum kemerdekaan, masa
perjuangan kemerdekaan NKRI, dan masa sesudah kemerdekaan NKRI.
Sementara pembicara lainnya, Yos Soetiyoso, dalam
makalahnya yang berjudul: “Menegakkan Tiang Pancang” menjelaskan tentang introspeksi
atau mawas diri serta refleksi sebagai sebuah bangsa,
“Memang tidak mudah untuk mengakui secara jujur kesalahan
dan kekurangan pada diri sendiri. Begitupun bagi suatu bangsa. Kemajuan demi
kemajuan akan diperoleh ketika bangsa itu mampu melakukan introspeksi dan
refleksi,” ujar Alumni GMNI ini.
Dalam kaitannya dengan pengertian bangsa yang cerdas,
menurut Yos, adalah bangsa yang mampu mengelola pemerintahannya secara efisien
serta mampu membangun kesadaran untuk menjadi produktif,
“Apapun sistem politik dan ekonomi yang digunakan suatu
bangsa, akan menjadi kuat dan berjaya jika negara atau pemerintahannya efisien
dan rakyatnya produktif,” tandasnya.
Sementara Dr Tarto Sentono, Waketum DPN Ikatan Sarjana
Rakyat Indonesia (ISRI) yang juga menjadi panelis, mengupas tentang refleksi
sistem pendidikan nasional.
Ia menilai, carut marutnya sistem pendidikan karena
semakin menjauh dari terwujudnya manusia Indonesia yang ber-Pancasila.
Menurutnya, pendidikan yang diselenggarakan pemerintah
selama ini belum mampu mewujudkan dan memajukan kesejahteraan umum dan
menciptakan keadilan sosial,
“Bahkan pendidikan yang diselenggarakan dengan alasan
kekhasannya, akhirnya tidak memasukkan Pancasila sebagai ajaran guna mendukung
output anak didik menjauh dari budi pekerti ke-Indonesiaan,” pungkasnya. (*/yb/foto: ist)
