Polres dan Kejari Tala Bentuk Gakkum Karhutla

PELAIHARI, banuapost.co.id- Polres Tanah Laut dan Kejaksaan Negeri setempat, membuat MoU atau kesepahaman menyangkut penanganan kasus karhutla. Kesepakatan dengan nama: Penegakan Hukum Karhutla atau Gakkum Karhutla, ditandatangani Kapolres  AKBP Sentot Adi Dharmawan dan Kajari Abdul Rahman.

Pemikiran dibentuknya Gakkum Karhutla, karena Tanah Laut merupakan salah satu kawasan yang menjadi langganan titik api, baik yang terjadi karena faktor alam, maupun faktor manusia. Faktor manusia inilah yang akan menjadi prioritas kedua institusi penegak hukum tersebut.

Dengan adanya Gakkum Karhutla ini, penangan kasus karhutla akan berlangsung cepat. Karena Kejaksaan terlibat langsung sampai pemberkasan untuk diajukan ke meja hijau.

Polisi saat menangani kasus karhutla tinggal menggelar ekpose dengan penyidik kejaksaan yang ditunjuk. Setelah selesai menetapkan barang bukti, keduanya kemudian sama-sama menerapkan pasal yang akan dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan.

Kasatreskrim Polres Tala, AKP Alvin Agung Wibawa mengungkapkan, Gakkum Karhutla merupakan terobosan untuk mempercepat penanganan kasusnya, mengingat Tanah Laut merupakan salah satu kawasan yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Karhutla menjadi masalah serius di Tanah Laut. Sehingga kami menyatukan sikap dengan pihak kejaksaan dalam menangani kasusnya,” jelas ALP Alvin yang diminta konfirmasinya, Rabu (18/9).

Adanya kesepahaman ini, lanjut AKP Alvin,  akan memudahkan penanganan kasus karhutla, termasuk menentukan timeline perkara, kapan dilakukan ekpose pertama, atau ekpose kedua.

Sementara Kepala Seksi Pidana  Umum (Kasi Pidum) Kejari Tala, Agung Wijayanto tak menampik adanya Gakkum Karhutla,  bertujuan untuk mempersingkat proses penanganan kasusnya. Sehingga dalam pemberkasannya, tidak terjadi lagi bolak-balik perkara.

“Proses penanganan kasus karhutla bisa lebih cepat dengan adanya MOU atau kesepahaman ini,” imbuh Agung yang ditemui di tempat terpisah.

Menurut Agung, kejaksaan hanya menunggu suatu perkara yang akan diserahkan penyidik. Setelah mempelajari berkas, bisa dikembalikan kalau dinilai belum lengkap. Sedang dalam Gakkum Karhutla,mereka bekerja bersama-sama sampai ke lokasi kejadian.

Keberadaan Gakkum Karhutla ini ke depannya diharapkan akan diperkuat dengan tim ahli, terutama dari Dinas Penataan Ruang Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Karena karhutla merupakan masalah lingkungan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPBD Tanah Laut, per 15 September 2019, karhutla di kabupaten itu sudah mencapai 328 kali dengan luas lahan yang terbakar mencapai 851,75 hektare, termasuk 8 hektare kawasan hutan. (zkl/foto: ist)