BANGKOK, banuapost.co.id–
Jepang memberikan dukungan sepenuhnya pada prioritas program pembangunan
Presiden Joko Widodo dalam masa pemerintahan periode kedua.
Dukungan disampaikan PM Jepang, Shinzo Abe, dalam pertemuan
bilateral dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela KTT ke-35 ASEAN yang dihelat
di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Senin (4/11).
Di awal pertemuan presiden menjelaskan, dalam 5 tahun ke
depan Indonesia memiliki beberapa prioritas utama pembangunan. Yaitu, pembangunan
sumber daya manusia, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan
regulasi, dan reformasi kelembagaan.
“Dalam pertemuan ini, saya ingin fokus pada dua isu,
yaitu kerja sama infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,”
kata presiden.
PM Abe menyambut baik prioritas utama pembangunan
tersebut. “Jepang tentunya ingin bekerjasama di bidang yang merupakan prioritas
utama, terutama pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia,” ucap PM
Abe.
Saat ini, sambung presiden, Indonesia dan Jepang sudah
memiliki banyak kerjasama di bidang infrastruktur. Di antaranya proyek MRT
Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, dan Pelabuhan Patimban.
“Ke depan, saya juga ingin mendorong peningkatan
penggunaan konten lokal dan juga alih teknologi dalam kerja sama infrastruktur
kita,” tutur presiden.
Selain itu, pembangunan infrastruktur harus dapat
menghubungkan sentra ekonomi di daerah pinggiran. Untuk itu, presiden mendorong
kerjasama realisasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di
Natuna, termasuk di beberapa pulau terluar lainnya.
Mengenai kerjasama pembangunan sumber daya manusia,
Presiden Jokowi mengundang Jepang untuk meningkatkan kerjasama di bidang vokasi
dan internship.
“Saya mengundang Jepang untuk meningkatkan kerjasama
vokasi dan internship termasuk melalui program kewirausahaan berbasis
teknologi, ekonomi kreatif, dan digital,” kata Presiden Jokowi.
Hal lain yang dibahas kedua pemimpin, mengenai integrasi
ekonomi. Kedua pemimpin juga memiliki harapan sama agar RCEP dapat
ditandatangani 2020. (yb/din/foto: kris)
