JAKARTA, banuapost.co.id– Pemerintah ditekankan agar benar-benar memiliki data ketersediaan produksi beras dalam negeri yang akurat dan terkonsolidasi.
Penekanan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (4/12)
sore. Ratas membahas pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Data tersebut di antaranya, seperti luas bahan baku lahan
sawah di Indonesia hingga data riil mengenai produksi beras.
“Saya harapkan data produksi beras betul-betul riil
dan terkonsolidasi. Sehingga kita betul-betul memiliki sebuah pegangan data
yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan tentu saja langkah-langkah
koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Di samping membicarakan persoalan data, presiden juga
menyinggung soal manajemen logistik dan rantai pasok beras nasional.
Produksi beras di setiap daerah tidaklah merata. Terdapat
daerah yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri, dan memasok ke luar
daerahnya. Namun terdapat pula daerah-daerah yang membutuhkan pasokan beras
dari luar wilayahnya.
Terkait hal tersebut, presiden mengatakan, aspek
ketersediaan komoditas beras menjadi sangat penting. Demikian pula dengan
keterjangkauan terhadap pasokan beras ke masing-masing daerah di Indonesia.
“Saya melihat kuncinya adalah efisiensi dan
keandalan dalam manajemen logistik kita,” sambungnya.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar manajemen
pengelolaan cadangan beras pemerintah dapat segera dibenahi. Sehingga
penumpukan stok beras yang apabila tidak tersalurkan dapat ditangani dan
dicarikan jalan keluarnya sejak jauh hari.
Penumpukan stok-stok beras yang tidak tersalurkan, selain meningkatkan biaya perawatan, juga
dapat berpotensi menurunkan mutu dari stok beras yang ada.
“Oleh sebab itu, saya minta regulasi dan
manajemennya segera diselesaikan dan dibereskan, serta dibuat pola-pola baru. Sehingga
tidak justru menjadi beban bagi Bulog,” tandasnya. (yb/din/foto: rusman)
