Insentif Direksi BPJS Rp 32,88 M, Setiap Orang Rp 342,56 Juta/Bulan

JAKARTA, banuapost.co.id– Wow..Ternyata insentif Direksi BPJS Rp 32,88 miliar dengan setiap orang mendapatkan Rp 342,56 juta per bulan. Angka fantastis ini tak urung jadi sorotan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR),  Roy Pangharapan.

“Dengan insentif dan gaji yang diterima direksi BPJS yag wah seperti itu, seharusya DPR segera mendorong dibubarkan, sebelum rakyat benar-benar ngamuk,” ujar Roy kepada pers di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurut Roy, semua orang tahu BPJS itu di bawah paying, UU No: 40/2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No: 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang di buat  DPR-RI dan disetujui Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono.

“Karena itu dengan kondisi demikian, buktikan sekarang, kalau benar DPR-RI dan pemerintahan Jokowi pro rakyat. Selamatkan rakyat dan APBN/APBD dari pemerasan yang dilegal oleh kedua undang-undang itu,” tegasnya.

Bahkan DKR, lanjut Roy, menantang BPK, BPKP, Kejaksaan dan KPK untuk segera membongkar dan mengumumkan kemana semua alokasi anggaran BPJS selama ini.

“Kalau untuk pelayanan, mengapa rumah sakit semua pada bangkrut? Mengapa pelayanan kesehatan semakin merosot? Mengapa dokter, bidan dan perawat semua berteriak karena insentif BPJS untuk jasa pelayanan tidak wajar? Apa sulitnya memeriksa dan mengumumkan semua itu?” tegasnya.

Soal angka fantastis ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Senin (20/1).

Menurut Dewi, merujuk pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan insentif untuk direksi sebesar Rp 32,88 miliar.

“Jika dibagi ke delapan anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp 4,11 miliar per orang. Dengan kata lain, seluruh direksi menikmati insentif Rp 342,56 juta per bulan,” ujarnya.

Kemudian, untuk insentif kepada tujuh anggota Dewan Pengawas rata-rata sebesar Rp 2,55 miliar. Jika dalam 12 bulan, insentif yang diterima Dewas Rp 211,14 juta per bulan.

“Artinya kalau kita berbicara mengenai suatu badan yang rugi, mbok yo ada hati juga untuk mengadakan penghematan,” ucap Dewi sinis.

Dalam RDP itu, seluruh anggota di Komisi IX DPR RI tampak geram terkait persoalan BPJS Kesehatan yang tak kunjung tuntas.

Ditambah lagi adanya aksi demo dari ribuan buruh yang berlangsung hari ini di seluruh Indonesia, menuntut penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Hampir semua anggota Komisi IX bersuara untuk tidak melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) bila tak ada hasil.

Seperti disuarakan Ribka Tjiptaning, salah satu anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan. “Kalau sekarang belum ada jawaban juga, ngapain ada raker. Lebih baik kita tutup sekarang,” kata Ribka emosional.

Membantah

Namun BPJS Kesehatan membantah direksi dan dewan pengawasnya telah mendapatkan insentif yang nilainya miliaran rupiah.

“Saya klarifikasi terkait kalkulasi salah satu anggota Komisi IX DPR RI hari ini tentang insentif yang diterima Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan,” tegas Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam kenyataannya, lanjut Iqbal, sampai saat ini belum pernah ada pemberian insentif untuk Direksi maupun Dewan Pengawas BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut.

Menurut Iqbal, penetapan insentif bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengacu regulasi UU No: 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden No: 110/2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS.

“Namun sampai dengan saat ini, belum diatur tata cara pemberian insentif tersebut,” tandasnya.

Sementara untuk gaji Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan, sebut dia, mengikuti norma kewajaran yang berlaku dan sesuai tata kelola yang baik. Selain itu, terdapat pengawasan dari pihak internal dan eksternal sesuai ketentuan yang berlaku. (yb/bgla/foto: bergelora)