JAKARTA, banuapost.co.id– Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), mendorong ketahanan nasional, terutama pengembangan energi nuklir untuk kepentingan rakyat dan kedaulatan nasional.
Pengembangan energi nuklir ini, merupakan satu di antara
lima kesimpulan simposium Ketahanan Nasional yang diselenggarakan organisasi
kepemudaan itu di Ruang Pertemuan Rimbawan I Manggala Wanabhakti, Selasa (14/1).
Menurut Sekjen Wantanas, Lakdya Achmad Jamaludin, yang
menajdi narasumber, ketergantungan terhadap energi fosil, terutama minyak bumi dalam
pemenuhan konsumsi di dalam negeri, yaitu sebesar 38,81 persen, merupakan satu
kendala untuk mencapai target pembangunan bidang energi.
Sedang untuk gas dan batubara, mencapai 19,67 persen dan
32,97 persen. Sementara pada sisi lain, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
(EBT) masih belum mencapai target yang ditentukan, baru mencapai 8,55 persen dari
total konsumsi energi nasional.
Peristiwa padamnya aliran listrik PLN (blackout) wilayah Jabodetabek, 4 Agustus
2019, dapat dikategorikan sebagai peristiwa luar biasa. Karena telah
menimbulkan berbagai dampak kerugian baik sosial, ekonomi maupun keamanan
publik.
Dampak blackout
dapat dianggap sebagai wujud ketidaksiapan dalam menghadapi kondisi darurat
yang diakibatkan kegagalan di sektor energi listrik.
“Lebih jauh lagi, hal tersebut menunjukkan ketahanan
energi nasional masih beresiko, dan pada gilirannya dapat mengancam ketahanan
nasional,” jelasnya.
Sementara rekomendasi kedua, KNPI mendorong perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan stop alih fungsi lahan pertanian.
KNPI juga mendorong perlindungan dan pemberdayaan petani
/kesejahteraan petani guna kedaulatan dan ketahanan pangan nasional serta
mendorong program Tanah Objek Reforma Agraria atau Tanah Untuk Penggarap
KNPI mengajak stakeholder untuk membangun literasi publik
yang mencerahkan, menyadarkan dan mencerdaskan guna kontra opini yang bersifat
hoax dan hate speech
Sedang kesimpulan terakhir symposium itu, KNPI terus
mendorong, mengamalkan dan membumikan Konsensus Nasional; Pancasila, UUD 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Sumpah Pemuda.
Selain Sekjen Wantanas, Lakdya Achmad Jamaludin,
narasumber lainnya dalam simposium ini, Helmi Basalamah mewakili Menteri LHK, Wawan
H Purwanto, jubir Badan Intelijen Negara (BIN).
Diskusi simposium ini dipandu Ketua Keluarga Alumni IPB
(KAM IPB), Titik Wijayanti, dan terselenggara atas kerjasama KNPI, Kementerian
LHK dan Dewan Ketahanan Nasional. (*/yb/foto:
ist)
.
