HMI: Pemerintah Belum Tegas Soal Covid-19

BANJARMASIN, banuapost.co.id–  Kian bertambahnya korban akibat positif terkonfirmasi virus korona, mengusik Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin angkat bicara menyoroti kebijakan pemerintah yang masih abu-abu.

Pasalnya, meski berbagai kebijakan diterapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus jenis baru yang oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) diberi nama  coronavirus disease 2019 (Covid-19), penyebarannya justru tak tertahankan. Di Indonesia sekarang ini sudah menyebar di 29 provinsi, termasuk di empat provinsi di Pulau Kalimantan.

Padahal di Indoenesia, ada UU yang mengatur tentang kebijakan menghadapi situasi genting seperti ini, yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan.

Oleh sebab itu, menurut Sekretaris Umum HMI Cabang Banjarmasin, Rizal, melalui pesan WhatsApp (WA), Selasa (31/3), harus diterapkan suatu kebijakan secara komprehensif dan menyeluruh.

“Jangan sampai kebijakan antara pusat dan daerah kontradiksi. Sebab Indonesia ini merupakan negara luas dengan lebih dari 17.000 pulau,” imbuh Rizal.

Bahkan kalau mengacu dengan pendapat pengamat hukum Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, lanjut Rizal, Indonesia saat ini sudah bisa dikategorikan darurat.  Karena sudah lebih dari 1.000 pasien yang dikonfirmasi positif terinfeksi Covid-19.

“Karena kondisi sudah demikian, pemerintah harus segera bertindak. UU Kekarantinaan harus diterapkan,” tandasnya.

Sesuai UU, sambung Rizal, tidak hanya kebutuhan warga, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, termasuk makanan bagi hewan-hewan ternaknya.

“Dalam kondisi sekarang ini, sebagaimana UU, karantina wilayah harus dilakukan jika situasi kesehatan masyarakat dikategorikan darurat akibat penyakit tersebut,” ujar Rizal.

Ditegaskannya, saatnya pemerintah ambil sikap. Jika tidak segera dilakukan, maka gelombang besar korona akan sulit dibendung. Meski terlambat, tapi jangan diperparah lagi.

Begitupun jika hanya imbauan tetap di rumah, memakai masker, hand sanitizer, cuci tangan dan imbauan lainnya, menurut Rizal, tidak efektif. Buktinya, masih banyak yang berkeliaran dan bergerombol di tempat-tempat umum.

Sudah banyak negara yang berhasil mengusir Covid-19 dari wilyahnya. Indonesia harus belajar, evaluasi dan terapkan.

Seperti Italia

Jangan sampai seperti Italia yang lamban dalam mengambil kebijakan. Awalnya hanya 25 persen wilayah yang terdampak. Tetapi karena kebijakan abu-abu, memaksa rakyatnya memilih menyebar ke seluruh Italia. Akhirnya, seluruh wilayah Italia terpapar. Sekarang menjadi salah satu negara dengan kasus positif terbesar di dunia.

“Kita sudah menuju ke arah sana (seperti italia). Hampir setiap provinsi sudah terpapar. Mobilitas masyarakat tidak bisa dicegah jika tanpa aturan jelas. Pemerintah harus hadir, jangan biarkan rakyat yang melawan korona,” pungkas mahasiswa UIN Antasari ini. (yb/foto: ist)