BATULICIN, banuapost.co.id– Kementerian Sosial menggelar rapat koordinasi teknis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Tanah Bumbu, Jumat (4/12).
Menurut Menteri Sosial, Juliari P Batubara, pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program bantuan sosial (bansos). Salah satunya dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
“Tahun depan, PKH digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Untuk penyaluran bantuan triwulan pertama diberikan secara per bulan,” ujar menteri di dampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazarudin.
PKH, lanjut Juliari, juga digunakan untuk menanggulangi stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak bayi di bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis. Sehingga kondisi anak terlalu pendek untuk seusianya.
“Salah satu cara mencegah stunting dengan memberikan asupan gizi dan nutrisi pada masa kehamilan. Tugas pendamping PKH harus intes memberikan pemahaman kepada KPM di sesi P2K2, ” jelas Mensos Juliari.
PKH juga digunakan mendukung program pemerintah dalam penanggulangan Tuberculosis (TBC), dengan memberikan tambahan komponen kesehatan, berupa bantuan bagi keluarga yang memiliki anggotanya penyandang TBC.
“Pemerintah sangat mendukung penanggulangan TBC dengan memberikan bantuan sebesar Rp 3 Juta rupiah per tahun,” terangnya.
Sedang untuk mempercepat graduasi KPM PKH, pendamping diminta menyusun rencana dan jeli melihat peluang terhadap akses permodalan, layanan keterampilan, serta penguatan sosial ekonomi.
Pendamping PKH agar memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dipegang Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tak boleh dikolektif, baik bank penyalur, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak mana pun dengan alasan apapun.
“Kebijakan ini untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan bantuan sosial non tunai yang seharusnya diterima KPM PKH, tapi disalahgunakan pihak lain,” tandasnya.
Selain itu, menteri juga mengajak seluruh pihak merapatkan barisan untuk melindungi KPM dari lilitan utang.
“Ini penting, menutup rapat akses KPM terhadap bank keliling, bank emok maupun pinjaman ilegal yang menjerat kehidupan mereka,” tegas Juliari.
28 yayasan
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahkan bantuan sosial berupa 13.619 paket sembako senilai Rp 2.723.800.000 melalui 28 Yayasan yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu.
Acara dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin; Bupati Tanah Bumbu diwakili Plt Asisten Administrasi Umum, Ir H Ridwan; dan Ketua DPRD Tanbu.(jack/foto: ist)
