PELAIHARI, banuapost.co.id – Tak kunjung berakhirnya byarpet di Kalimantan Selatan termasuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut (Tala), membuat aktivitis Himpunan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Tanah Laut (HPPMTL) turun ke jalan, Rabu (29/7) siang.
Jika beberapa pekan lalu mereka menggeruduk kantor ULP PLN Pelaihari di kawasan Jalan Datu Daim, Pelaihari, kali ini bergerak ke DPRD Tala di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari, yang berseberangan dengan kantor bupati.
Massa aksi yang dipimpin Ketua Pengurus Wilayah HPPMTL Kalimantan Selatan, Nisnina Safitri itu tiba di gedung dewan pukul 10.50 Wita. Aparat kepolisian sejak pagi telah berjaga di gedung dewan setempat.
Kedatangan mereka disambut beberapa orang anggota DPRD. Di antaranya, H Andi Muhammad Tesar Muharram, Giyarti, dan Yatini.
Setelah menyampaikan orasi selama belasan menit, H Andi kemudian mempersilakan massa aksi masuk ke gedung dewan setempat untuk audiensi dengan pihak terkait.
Dewan menghadirkan manajemen PT PLN ULP Pelaihari yang langsung dihadiri manajer, Hudaiby Hibban beserta jajaran.
HPPMTL menyuarakan keresahan masyarakat akibat seringnya pemadaman listrik atau byarpet yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi itu dinilai telah menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari terganggunya aktivitas usaha, rusaknya peralatan elektronik, hingga aktivitas masyarakat yang ikut terdampak.
Dalam forum itu, HPPMTL mendesak agar PLN Kalselteng memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan akibat berulangnya pemadaman listrik. Massa juga mempertanyakan kepastian waktu realisasi kompensasi tersebut.
Menanggapi tuntutan itu, Hudaiby Hibban mengatakan usulan mengenai kompensasi akan diteruskan kepada manajemen PLN ditingkat yang lebih tinggi karena berkaitan dengan kebijakan perusahaan.
Sementara terkait kondisi kelistrikan, ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, gangguan pada pembangkit yang menjadi penyebab pemadaman ditargetkan telah teratasi sekitar 25 Agustus 2026, sehingga pasokan listrik diharapkan kembali normal.
Sementara itu, H Andi Muhammad Tesar Muharram yang memimpin jalannya dialog menegaskan DPRD Tanah Laut sejak awal telah merespons keluhan masyarakat terkait persoalan listrik.
Ia mengungkapkan, sebelum aksi unjuk rasa tersebut, DPRD telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen PLN ULP Pelaihari yang turut dihadiri sejumlah kepala desa dan camat guna membahas solusi atas seringnya pemadaman listrik di wilayah Tanah Laut.
Beberapa anggota DPRD Tala yang hadir juga menyampaikan pendapatnya seperti Yatini, Giyarti, dan Malik. (zkl/foto: ist)
