Jurnalis Kalteng Sampaikan Tuntutan ke PN Palangka

PALANGKA RAYA, banuapost.co.id– Tuntutan disampaikan para jurnalis di Provinsi Kalteng ke Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, Jumat (26/7), terkait persidangan dua rekan mereka dalam kasus pemberitaan lahan kelapa sawit, 2018 lalu.

Sebelum menyampaikan tuntutan, wartawan dari berbagai media massa di Kalteng ini, menggelar aksi damai. Berorasi sambil membentangkan poster-poster dengan tulisan bernada penolakan terhadap berbagai bentuk upaya kriminalisasi kepada wartawan.

Dipimpin koordinator aksi, Sadagori H Binti, turut bergabung  Ketua PWI Kalteng, HM Haris Sadikin, serta sejumlah petinggi redaksi berbagai media massa di Bumi Tambun Bungai.

Dalam orasinya, Sadagori H Binti dengan tegas menyatakan, insan pers menyesalkan bergulirnya persidangan terhadap pemberitaan yang ditulis Arliandie dan Yundhi menggunakan pasal-pasal KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Ririn, panggilan akrab jurnalis senior Liputan 6 SCTV wilayah Kalteng itu, proses persidangan tersebut prematur. Sebab proses hukum terhadap wartawan dengan obyek aduan berupa berita, harus diproses sesuai UU No: 40/1999 Tentang Pers.

Penerapan UU tersebut, mutlak dijalankan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Karena telah disepakati bersama Dewan Pers, Polri, dan Kejaksaan di tingkat pusat.

Saat proses penyidikan, ahli pers telah melakukan pertemuan dengan Polda Kalteng. Disimpulkan, obyek berita pada perkara  murni produk jurnalistik, walaupun belum sempurna.

“Jadi harus tetap diproses sesuai UU No: 40/1999,” tegas mantan Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Kalteng itu.

Diakui Ririrn, aksi damai bukan ditujukan sebagai bentuk intervensi insan pers terhadap proses peradilan. Namun upaya mengingatkan kembali terhadap aparatur penegakan hukum untuk memproses perkara menyangkut karya jurnalistik sesuai koridornya.

“Semua ini demi terciptanya kebebasan pers dalam menjalankan peran kontrol social, serta sebagai pilar keempat demokrasi di negeri ini,” tandasnya.

Ke rapat pleno

Para jurnalis ini kemudian diterima Ketua PN Palangka Raya, Kurnia Yani Darmono SH Shum, dan jajarannya. Untuk menemui kelompok pencatat sejarah ini, Kurnia bahkan memutuskan menunda keberangkatannya mengikuti pertemuan di Bogor pada waktu yang sama.

Melalui Ketua PWI Kalteng, HM Haris Sadikin, nota pernyataan sikap diserahkan kepada Kepala PN Palangka Raya. Nota ini berisikan lima poin tuntutan insan pers dalam perkara yang membelit Arliandie dan Yundhi.

Tuntutan-tuntutan tersebut, di antaranya, memohon PN Palangka Raya mengedepankan UU No: 40/1999, UUD 1945, dan Pasal 50 KUHP dalam proses persidangan perkara ini, hingga putusan siding.

Memohon PN Palangka Raya dan majelis hakim memperhatikan yurispendensi putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara sengketa pers serupa, dan memohon seluruh jajaran aparatur penegakan hukum melaksanakan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani Dewan Pers, Polri, dan Kejaksaan tentang penerapan UU Pers.

Kepala PN Palangka Raya, Kurnia Yani Darmono, berjanji memperhatikan seluruh tuntutan massa aksi. Dia meyakinkan, proses persidangan yang sedang berjalan, tetap dalam tujuan mencari kebenaran.

“Kami akan membahas seluruh aspirasi ini ke (rapat) pleno,” ujar Kurnia. 

Persidangan menyangkut pemberitaan yang ditulis Arliandie dan Yundhi sendiri, bergulir di PN Palangka Raya hingga agenda penyampaian nota pembelaan (pledoi) pada Rabu (24/6).  Sidang akan berlanjut dengan agenda putusan sela pada 31 Juli 2019 mendatang.

Perkara ini bermula dari artikel yang ditulis Yundhi dan Arliandie yang terbit di media online tempatnya bekerja, 18 Februari 2018. Berita tersebut  menyajikan informasi mengenai keberatan warga Desa Goha, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, yang menduga lahannya diserobot salah satu perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah setempat, menggunakan Berita Acara Penyerahan (BAP) yang sebagian materinya diduga dipalsukan .

Pihak PBS yang merasa keberatan atas pemberitaan tersebut, kemudian menunjuk tim kuasa hukum untuk melaporkan kasusnya ke Polda Kalteng. Setelah dilakukan penyelidikan, BAP dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk dilanjutkan ke persidangan di PN Palangka Raya dengan nomor perkara pidana 108 dan 109/Pid.Sus/2019/PN.Plk.

Dalam gugatannya, tim kuasa hukum PBS menilai, penulis berita melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis, sebagaimana tertuang dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, dan UU RI No: 19/2016 tentang perubahan atas UU No: 11/2008 tentang ITE. (sar/foto: ist)