CILEGON, banuapost.co.id– Layanan BPJS Kesehatan di RSUD Kota Cilegon disidak Presiden Joko Widodo setibanya di kota tersebut, Jumat (6/12) pagi. Tinjauan secara mendadak, karena tidak ada dalam agenda presiden, dalam rangka memastikan pelayanan BPJS Kesehatan telah diberikan dengan baik kepada para pasien.
“Saya ingin memastikan apakah yang berada di (ruang
perawatan) kelas III itu BPJS. Hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS. Memang
sama seperti rumah sakit yang lain. Saya kira 70-80 persen itu PBI (penerima
bantuan iuran), yang gratis, dan sisanya 20 persen itu memakai yang mandiri,
bayar sendiri,” ujarnya.
Tiba sekira pukul 09:13 WIB, presiden yang didampingi Menkes
Terawan Agus Putranto, dua Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar dan Adamas
Belva Syah Devara, Gubernur Banten Wahidin Halim, serta Wakil Walikota Cilegon,
Ati Marliati, langsung menuju tempat registrasi pasien dan berbincang langsung
dengan mereka terkait pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut.
Setelahnya, Kepala Negara juga menuju instalasi gawat
darurat (IGD) dan ruang perawatan pasien kelas III. Presiden juga berbincang
dengan sejumlah pasien yang sedang dirawat.
Berdasarkan pengamatan dan perbincangannya dengan para pasien
dan rumah sakit lain yang dikunjunginya, presiden mengatakan, pelayanan
terhadap para peserta BPJS Kesehatan secara garis besar tidak mengalami
kendala.
“Pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang
rumah sakitnya sudah bagus, ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira
memang ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tetapi intinya kalau
keluhan pelayanan (BPJS Kesehatan) di tiga rumah sakit itu saya enggak
mendengar,” tuturnya.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran dalam
APBN, ditambah dengan ABPD masing-masing daerah, untuk membiayai kepesertaan
masyarakat dalam BPJS Kesehatan dari kategori penerima bantuan iuran (PBI).
Kurang lebih sebanyak 133 juta peserta atau sekitar 60 persen dari total
kepesertaan BPJS Kesehatan ditanggung oleh negara.
Menurut presiden, dengan proporsi kepesertaan dan
pembiayaan tersebut, BPJS harus mampu mengendalikan defisit yang saat ini
tengah dialami. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan juga terus berupaya untuk
mencarikan solusi atas persoalan itu.
“Itu yang mau kita atasi di empat tahun ini, tapi
belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang, menteri kesehatan sudah menyampaikan di
rapat terbatas kemarin, tahun depan sudah ketemu jurusnya. Nanti tanyakan ke menkes,”
tandasnya. (yb/din/foto: laily rachev)
