JAKARTA, banuapost.co.id– Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sorotan Presiden Joko Widodo karena banyak yang tidak beroperasi. Padahal keberadaanya, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan desa
Masalah BUMDes ini mengemuka saat presiden memimpin rapat terbatas mengenai penyaluran
dana desa untuk 2020 di Kantor Presiden, Rabu (11/12).
Karena itu, presiden minta dilakukan revitalisasi
mengingat semangat utama dari BUMDes tersebut ialah sebagai penggerak
perekonomian desa.
“Saya mendapat laporan, 2.188 BUMDes tidak
beroperasi, dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi
pada pendapatan desa. Ini tolong jadi catatan,” tegasnya.
Menurut presiden, BUMDes yang ada harus mulai
ditingkatkan kemampuannya serta diintegrasikan dengan rantai pasok nasional. Sehingga
dapat memiliki akses kemitraan dengan sektor-sektor lain yang lebih besar.
“Dengan cara itu, diharapkan produk-produk unggulan desa
dapat masuk ke dalam pasar yang jauh lebih besar,” jelas Kepala Negara.
Terakhir, lanjut presiden, penggunaan anggaran dana desa
yang cukup besar, harus disertai dengan peningkatan manajemen lapangan, tata
kelola, serta pengawasan yang memadai. Sehingga pengelolaannya semakin baik,
akuntabel, dan transparan.
“Pelibatan serta partisipasi warga desa dalam
pengawasan dana desa sangat diperlukan,” tandasnya. (yb/din/foto: kris)
