Tugas Pemda Menyambung Infrastruktur ke Sentra Produksi dan Pariwisata

JAKARTA, banuapost.co.id– Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dengan menyambung yang telah ada ke kawasan-kawasan industri dan pariwisata.

Ini mengingat, Infrastruktur merupakan salah satu fondasi bagi bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin (16/12).

Menurutnya, penyambungan infrastruktur tersebut akan menjadi tugas pemerintah daerah (pemda), baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

“Tugas bapak ibu dan saudara-saudara semuanya, menyambungkan itu. Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa berkonsultasi ke Menteri PU,”  ungkapnya.

Selain jalan tol, presiden juga ingin agar bandara yang telah, sedang atau akan dibangun, juga disambungkan dengan kawasan-kawasan wisata.

Secara khusus presiden menyebut pembangunan di lima destinasi wisata prioritas, yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Manado.

“Kita memang baru konsentrasi ke lima ini dulu. Setelah ini selesai, tugasnya Menteri Pariwisata untuk promosi besar-besaran. Kemudian melanjutkan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan untuk membangun lima yang berikutnya: Bangka Belitung, Wakatobi, Bromo, Raja Ampat, dan Morotai. Jadi fokus kita ini jelas,” paparnya.

Tak hanya bandara, presiden juga ingin agar pelabuhan-pelabuhan bisa terkoneksi dengan kawasan-kawasan produksi, perkebunan, pertanian, hingga sentra-sentra industri kecil.

Presiden tidak ingin pelabuhan yang sudah jadi, justru tidak didukung dengan jalan akses menuju pelabuhan tersebut.

“Ada juga pembangunan pelabuhan di sebuah provinsi, ini di Kalimantan. Tapi jalan menuju ke situ tidak disambung. Untuk apa pelabuhan itu?” tegasnya.

Untuk membangun infrastruktur, presiden meminta  swasta diberikan kesempatan untuk turut membangun agar mengurangi beban pemerintah. Jika swasta tidak mau, misal karena alasan internal rate of return yang rendah, barulah BUMN yang mengerjakan.

“Kalau BUMN juga angkat tangan, baru pemerintah lah yang ketiga masuk supaya tidak menekan fiskal kita, tidak menekan APBN kita. Inilah proses-proses yang kita semuanya harus tahu,” imbuhnya.

Oleh karena itu, presiden meminta pemerintah daerah turut mendukung dengan mempermudah pemberian izin bagi swasta yang ingin turut membangun infrastruktur.

Apalagi jika pembangunan berupa industri yang berorientasi ekspor, presiden meminta pemerintah daerah untuk membuka ruang investasi yang selebar-lebarnya.

“Tutup mata, tanda tangan menit itu juga kalau ada yang minta. Karena selain membuka lapangan kerja, juga akan mengurangi defisit transaksi berjalan kita, defisit neraca perdagangan kita,” jelasnya. (yb/din/foto: setneg)